JATIMTIMES – Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait SE. MSc., bersama sejumlah kepala daerah dan wakil kepada daerah se wilayah tapal kuda, mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Dirjend Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., dan Komisi II DPR RI, Kamis (15/10/2026).
Pejabat lain yang turut serta diantaranya, Bupati Pasuruan, Wali Kota Pasuruan, Wakil Bupati Probolinggo, Wakil Wali Kota Probolinggo, Wakil Bupati Situbondo, Wakil Bupati Banyuwangi dan Wakil Bupati Bondowoso.
Di hadapan Dirjend Otoda, Bupati Jember memaparkan sejumlah capaian program layanan publik, diantaranya terkait layanan Adminduk, dimana sebelumnya, setiap hari warga yang mengurus adminduk di kantor Dispendukcapil Jember yang ada di jalan jawa Sumbersari, selalu ramai dan antri, bahkan banyak warga yang mengurus adminduk, harus menunggu hingga bertahun-tahun.
“Namun saat ini, di bawah pimpinan bapak Presiden Prabowo, serta perjuangan dari Gus Khozin (anggota Komisi II DPR RI), dalam dua tahun terakhir, antrian tersebut sudah terurai, bahkan saat ini, untuk mendapatkan layanan adminduk, warga Jember tidak harus jauh-jauh ke kantor Dispenduk capil, tapi bisa langsung datang ke tiap-tiap kecamatan,” ujar Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait SE. MSc.
Bupati juga memaparkan, bahwa program Pemkab Jember, juga tidak lepas dari program pemerintah pusat, dimana acuan dalam RPJMD juga mengacu dan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat, seperti layanan pendidikan dan kesehatan dan juga pertanian.
“Program yang dijalankan Pemkab Jember, tidak jauh dari apa yang diprogramkan pemerintah pusat, seperti layanan pendidikan dan layanan kesehatan, untuk layanan kesehatan, saat ini kami mendapatkan revitalisasi sekolah terbanyak se Indonesia, termasuk program optimalisasi lahan alias Oplah, Kabupaten Jember juga mendapatkan program terbesar,” paparnya.
Sementara Dirjend Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa pemerintah pusat, saat ini rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah setiap hari rabu, dimana dalam dalam komunikasi tersebut, seluruh kepala daerah akan memaparkan beberapa permasalahan yang ada di daerah.
Dari permasalahan yang ada di daerah tersebut, Kemendagri akan langsung meng up ke kementerian terkait, untuk ditindak lanjuti sebelum pertemuan di minggu berikutnya. “Jadi setiap kepala daerah, akan memaparkan permasalahan di derahnya, dan ini langsung akan kita up, misal soal infrastruktur, langsung kita up dan koordinasi dengan Kementerian PU, dan ini akan ditindak lanjuti dan hasilnya akan disampaikan saat pertemuan berikutnya yang digelar setiap hari rabu itu,” ujar Ditjend Otoda Kemendagri. (*)
Baca Juga: Festival Dai Cilik Semarakkan MTQ Jember 2026
Baca Juga: Ini Pandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Lamongan 2027