JATIMTIMES - RAPBD Lamongan tahun anggaran 2027 mengusung tema 'Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan'. Sebagaimana diketahui, rencana pendapatan daerah tahun 2027 ini mengalami penurunan 6,04 persen dibanding APBD 2026.
Penurunan ini berasal dari rencana penurunan pendapatan transfer sebesar 9,02 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 4,22 persen.
Menanggapi hal tersebut, sebanyak 7 fraksi di DPRD Lamongan berpandangan bahwa kenaikan dan penurunan anggaran bersifat wajar. Namun, fluktuasi ini harus tetap bisa mengefisiensi alokasi anggaran dengan mempertimbangkan mana kebutuhan yang bersifat urgent dan yang dijadikan sebagai bentuk prioritas untuk membangun Lamongan lebih maju.
Ke-7 fraksi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional, PDIP, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Nasdem, Ummat, dan Keadilan Sejahtera dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi yang digelar pada Rabu 14 Oktober 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan menyampaikan bahwa APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027 haruslah mencerminkan pemerataan sektor pembangunan. Tujuannya mampu menciptakan manfaat perubahan dan pemerataan kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.
Fraksi-fraksi ini juga menyoroti terkait belanja yang menjadi prioritas di tahun 2027 yang meliputi sektor infrastruktur, konektivitas, dan kewilayahan, sektor lingkungan hidup, pemukiman dan resiliensi bencana, sektor perekonomian pangan dan kemitraan usaha, sektor peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial, serta sektor tata kelola pemerintah reformasi birokrasi dan inovasi desa. Fraksi parta mendorong agar tidak haanya kuantitas, namun lebih pada sejauh mana penanganan ini menyelesaikan persoalan masyarakat, berkualitas, dan tentu saja dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tidak hanya itu. Fraksi juga rekomendasikan digitalisasi yang transparansi, dan menegaskan bahwa RAPBD Lamongan 2027 harus menjadi kepanjangan tangan yang solid bagi program prioritas pemerintah pusat khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan swasembada nasional dan keamanan wilayah.
Baca Juga: DPUPRPKP Kota Malang Kebut Perbaikan 50 RTLH, Target Tuntas Akhir Tahun
Baca Juga: Cegah Spekulasi Tengkulak, DPRD Jatim Minta Tata Kelola Bulog Berjalan Optimal