JATIMTIMES - Kebutuhan tenaga profesional di sektor ekonomi berbasis syariah dan pengelolaan layanan haji dan umrah menjadi dua bidang yang dikembangkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki) Malang. Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan izin pembukaan Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah untuk jenjang sarjana.
Kehadiran dua program studi tersebut memperluas pilihan pendidikan di UIN Malang sekaligus membuka ruang pengembangan kompetensi akademik yang berkaitan dengan kebutuhan industri keuangan syariah dan penyelenggaraan layanan ibadah.
Izin penyelenggaraan kedua program studi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1126 Tahun 2026 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah Program Sarjana dan KMA Nomor 1239 Tahun 2026 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Program Sarjana.
Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, menilai terbitnya kedua keputusan tersebut menjadi bagian dari pengembangan bidang keilmuan di lingkungan perguruan tinggi Islam.
“Terbitnya izin dua program studi ini akan semakin memperkuat kajian rumpun ilmu agama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,” ujarnya.
Program Studi Ekonomi Syariah memiliki cakupan keilmuan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Pengembangannya dapat menjangkau sektor keuangan syariah hingga pengelolaan usaha yang menerapkan nilai dan ketentuan syariah dalam kegiatan ekonomi.
Sementara itu, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola pelayanan ibadah. Kompetensi yang dibutuhkan tidak terbatas pada pemahaman keagamaan, tetapi juga mencakup manajemen, regulasi, komunikasi, serta pelayanan jamaah.
Dua bidang tersebut memiliki kebutuhan kompetensi yang berbeda. Namun, keduanya menuntut keterhubungan antara penguasaan ilmu di ruang akademik dan penerapannya dalam praktik profesional. Kesiapan kurikulum, kualitas tenaga pengajar, serta kemitraan dengan lembaga terkait menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pengembangan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah juga membuka peluang kerja sama antara UIN Malang dan lembaga yang berkaitan dengan pelayanan haji. Kampus tersebut berencana menindaklanjuti penerbitan izin melalui kolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta DPW FK KBIHU Jawa Timur.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga UIN Maliki Malang, Prof. Dr. M. Abdul Hamid, menegaskan bahwa izin pembukaan program studi perlu ditindaklanjuti melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Terbitnya KMA ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ini harus menjadi pintu masuk untuk menghadirkan program-program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Salah satu agenda yang direncanakan ialah Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional pada 9–15 November 2026. Keberadaan izin penyelenggaraan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah disebut menjadi salah satu persyaratan penting untuk mendukung pelaksanaan program sertifikasi tersebut.
Menurut Abdul Hamid, pengembangan bidang Manajemen Haji dan Umrah perlu ditempatkan dalam ekosistem yang menghubungkan pendidikan akademik dengan pelatihan, sertifikasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Ini merupakan momentum penting. Kita tidak hanya ingin menghasilkan lulusan yang memahami teori tentang haji dan umrah, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi, riset, dan pengabdian masyarakat,” tegasnya.
Rencana kolaborasi tersebut membuka peluang bagi UIN Maliki Malang untuk memperkuat hubungan dengan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah. Keterhubungan ini menjadi salah satu aspek dalam pengembangan kompetensi mahasiswa agar selaras dengan kebutuhan pengelolaan layanan ibadah.
Di sisi akademik, penyelenggaraan kedua program studi membutuhkan persiapan kurikulum yang relevan dan dukungan tenaga pengajar yang kompeten. Pada bidang Ekonomi Syariah, materi pembelajaran perlu berkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam. Adapun Manajemen Haji dan Umrah memerlukan penguatan pemahaman tentang tata kelola, regulasi, serta standar pelayanan jamaah.
Baca Juga: Tim Pengabdian UM Latih Kepala Sekolah Kembangkan Pembelajaran di Era Digital
Baca Juga: Bukan Sekadar Pencatat Transaksi, Unikama Siapkan Calon Akuntan Berkompeten, Andal, Adaptif