Wali Kota Blitar dan Forkopimda Sidak Dapur SPPG, Jaga MBG Siswa Tetap Aman

JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satgas MBG Kota Blitar turun langsung memeriksa dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (11/9/2026).

Dua titik yang diperiksa ialah SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo di Jalan Tanjung. Mas Ibin didampingi Komandan Kodim 0808/Blitar Virlani Arudyawan serta Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo. Mereka melihat langsung proses kerja dapur untuk memastikan makanan yang sampai kepada siswa aman, higienis, dan sesuai standar.

Baca Juga : Rentetan Percobaan Bundir Warnai UB Selama 2025-2026, Seberapa Kuat Deteksi Dini?

Sidak tidak berhenti pada kondisi fisik dapur. Pemeriksaan menyentuh rantai pelayanan MBG, mulai pemilihan dan pengolahan bahan pangan, proses memasak, kebersihan, hingga jeda waktu antara makanan matang dan didistribusikan ke sekolah.

Mas Ibin mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melakukan pemantauan terhadap SPPG di wilayahnya. Pengawasan tersebut sekaligus memastikan standar operasional prosedur (SOP) benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Kami memastikan SOP dijalankan, proses yang dilakukan teman-teman SPPG mematuhi standar, dan makanan yang dihasilkan higienis serta bagus. Jangan sampai anak-anak menemui kendala atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Mas Ibin.

Dari dua dapur yang diperiksa, Mas Ibin menilai proses pengolahan telah berjalan sesuai standar. Ia juga mencermati waktu antara makanan selesai dimasak dan diterima siswa. Jeda itu dibuat pendek agar mutu dan kelayakan makanan tetap terjaga.

“Ketika sudah matang langsung didistribusikan. Koordinasi dengan sekolah juga bagus, dan di sekolah langsung dimakan oleh siswa. Jadi jarak antara memasak dengan makanan dikonsumsi siswa tidak terlalu panjang,” ujarnya.

Menurut Mas Ibin, waktu kedatangan makanan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Pola tersebut membuat dapur SPPG dan sekolah harus bekerja dalam satu ritme.

Ketelitian dari Dapur hingga Sekolah

Saat ini terdapat 29 SPPG yang telah beroperasi di Kota Blitar, dengan cakupan sasaran sekitar 60 ribu penerima. Besarnya skala pelayanan itu membuat pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada dapur. Koordinasi dengan sekolah menjadi mata rantai penting agar makanan segera dibagikan setelah tiba.

Mas Ibin menyebut aspek tersebut sebagai salah satu catatan yang harus terus diperkuat. Menurut dia, pengelola SPPG telah bekerja cukup profesional, tetapi disiplin waktu distribusi tetap harus dijaga.

“Catatannya tinggal bagaimana memaksimalkan koordinasi antara SPPG dengan sekolah supaya tidak terjadi kemoloran jadwal. Harus diperhatikan kapan makanan sampai dan kapan harus dimakan,” katanya.

Ketelitian juga diminta diterapkan sejak pemilihan bahan pangan. Sayuran, buah, dan bahan lain harus diperiksa secara cermat sebelum diolah. Produksi dalam jumlah besar, menurut Mas Ibin, tidak boleh mengurangi kehati-hatian.

Ia menilai standar kebersihan dua SPPG yang dikunjungi sudah baik. Konsistensi menjalankan SOP menjadi kunci agar kualitas tersebut terus terjaga.

Baca Juga : Atasi Kelangkaan BBM, Bupati Jember Dorong Penambahan SPBU

“Kalau SOP-nya dijalankan, insya Allah kita tidak perlu khawatir berlebihan. Standarnya sangat higienis dan sangat bagus. Yang dibutuhkan adalah ketelitian dan kehati-hatian,” tegasnya.

Pemkot juga mencermati kelengkapan perizinan. Mas Ibin mengatakan sebagian besar telah terpenuhi, meski masih terdapat proses administrasi yang perlu dituntaskan, termasuk terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah mendorong penyelesaiannya dipercepat sehingga seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun kemungkinan penambahan SPPG akan ditentukan berdasarkan pemetaan penerima. Pemkot akan mengecek apakah masih terdapat siswa maupun kelompok sasaran yang belum memperoleh MBG.

“Kalau masih ada sasaran yang belum mendapatkan, kita bisa mengusulkan melalui SPPG yang sudah ada atau penambahan SPPG. Yang jelas, nanti kita cek seluruh sasarannya,” ujar Mas Ibin.

Di tengah perluasan cakupan MBG, Pemkot Blitar bersama Forkopimda memilih menjaga pengawasan tetap ketat. Pemerintah juga menyiapkan respons apabila terjadi situasi kedaruratan.

“Pemerintah dan seluruh pihak, termasuk Forkopimda, sangat berhati-hati. Kalau memang ada situasi kegawatdaruratan, kami sangat siap 24 jam untuk menangani,” katanya.

Bagi Mas Ibin, ukuran keberhasilan MBG bukan semata jumlah porsi yang dibagikan. Program itu harus memastikan makanan yang diterima aman sekaligus memberi manfaat bagi tumbuh kembang anak.

 “Program ini harus terus membantu masyarakat, terutama siswa, dalam memenuhi gizinya untuk pertumbuhan,” pungkasnya.