MALANGTIMES - Jalan menjadi salah satu indikator penting dalam mendongkrak perekonomian sebuah daerah. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki begitu banyak potensi dan pesona yang mampu menggairahkan perekonomian.
Baca Juga : Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 Mulai Disalurkan, Pemkot Malang Buat Skema Baru
Sayangnya, untuk mewujudkan jalan yang ideal secara teknis, biayanya terbilang tinggi. Yakni, indeks pembiayaannya bisa menghabiskan Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar untuk per kilometernya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, beberapa waktu lalu,saat mantan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini menjawab pertanyaan terkait kelanjutan pembangunan jalan pariwisata di Kabupaten Malang.
"Indeks pembiayaan per kilometer untuk membangun jalan dengan standar teknis agak tinggi, bisa sampai di kisaran angka itu. Jalan standar agak tinggi ini indikatornya bisa dilalui kendaraan besar dua arah dengan kecepatan cukup tinggi. Selain itu, jalan mampu menahan beban kendaraan yang lewat," ucap Romdhoni kepada MalangTIMES.
Romdhoni melanjutkan, anggaran antara Rp 4-5 miliar itu tak hanya untuk biaya pembangunan jalannya. Baik peningkatan kualitas, pelebaran, pemapraaan serta lainnya. Tapi juga untuk hal non-teknis lainnya. MIsalnya terkait untuk pembebasan lahan yang dibangun untuk pelebaran jalan, misalnya. "Apalagi eksisting jalan kita memang banyak tikungan ekstrem dan sempit. Padahal itu jalur jalan pariwisata seperti di Srigonco (Bantur)," ujarnya.
Tingginya anggaran pembangunan jalan itulah yang membuat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat luas terkait jalan ideal sampai saat ini. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan jalan dari APBD setiap tahun tak mungkin bisa mengcover seluruh jalan yang ada di Kabupaten Malang secara ideal.
"Kami kembali kepada pembiayaan memang. Sehingga kami hanya mampu membangun sesuai kemampuan anggaran. Tapi tentunya tak sporadis, tetap ada konsep dalam membangun jalan ideal itu," ujar Romdhoni.
Baca Juga : Pemda yang Tidak Alokasikan Dana untuk Penanganan Covid-19 Akan Kena Sanksi
Dirinya mencontohkan bahwa pihaknya tetap melanjutkan berbagai jalur jalan pariwisata. Walaupun hanya mampu setiap tahunnya sekitar 1 Km, tapi terus dilanjutkan di tahun berikutnya.
Kondisi inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan pusat untuk mengambil alih beberapa jalur strategis. Dengan harapan, berbagai jalan kabupaten bisa beralih fungsi dan statusnya sehingga proses penyelesaian pembangunan bisa cepat selesai serta terkonektifkan dengan berbagai ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Malang.
"Tanpa ini akan lama selesainya kalau hanya memakai anggaran daerah. Padahal, ada tiga koridor yang telah lama kami siapkan desainnya untuk bisanya setiap ruas jalan strategis terhubung," pungkas Romdhoni.
