JATIMTIMES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah justru memunculkan ironi baru. Perbandingan gaji sopir MBG, atau petugas pengantar makanan, baru-baru ini ramai diperbincangkan karena dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan gaji guru honorer. Padahal guru yang selama ini berjibaku di ruang kelas untuk mencerdaskan anak bangsa.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melalui akun Instagram resminya menyoroti ketimpangan tersebut. Berdasarkan temuan JPPI, gaji guru honorer di Jakarta masih berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 2 juta per bulan. Sedangkan gaji guru honorer di daerah, jumlahnya bahkan bisa jauh lebih kecil.
Baca Juga : Kecelakaan Tunggal, Mobil Pikap Tabrak Median Jalan Ir Soekarno Kota Batu
Sementara itu, sopir MBG disebut menerima upah sekitar Rp 100 ribu per hari. Jika diakumulasikan, gaji tersebut bisa mencapai Rp 3 juta per bulan.
JPPI menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, petugas MBG memiliki status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga telah masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sehingga sistem penggajiannya dijamin negara.
Sebagai gambaran, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditempatkan sebagai Kepala SPPG dilaporkan menerima penghasilan total sekitar Rp 19,3 juta untuk tiga bulan.
Salah satu contoh kondisi yang dialami guru honorer di daerah. Agustinus, guru honorer SDN Batu Esa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengaku telah mengabdi selama 23 tahun dengan penghasilan yang sangat terbatas.
“Sebagai guru honor, peraturannya kadang 3 bulan baru dibayar, kadang 6 bulan. Kami kan dapat uangnya dari dana BOS, jika dana BOS terlambat, berarti kami tidak dapat uang,” ujar Agustinus, dikutip YouTube Watchdoc Documentary, Selasa (20/1/2026).
Setiap hari, Agustinus harus menumpang truk sejauh 4 kilometer untuk mencapai sekolah. Tak jarang, ia berjalan kaki jika tak ada kendaraan yang lewat.
Di awal masa pengabdian, Agustinus hanya menerima gaji Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per bulan. Pada 2021, jumlah itu naik menjadi Rp 600 ribu. Namun, pada 2025 sejak ada efisiensi yang salah satunya untuk program MBG, gaji yang diterimanya justru dipotong dan hanya tersisa Rp 223 ribu per bulan.
Ketimpangan ini juga dibahas dalam Podcast Beyond Education bersama Coach Donny Adiguna dan Coach Afi. Dalam perbincangan tersebut, perbandingan gaji sopir MBG dan guru honorer menjadi sorotan.
“S0pir MBG itu gajinya Rp 3 juta, Pak. Jadi tugasnya cuma nganterin makanan ke sekolah,” ujar Coach Donny.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan untuk merendahkan profesi sopir. Namun, yang disoroti adalah jurang kesejahteraan antara guru honorer dan petugas MBG.
Baca Juga : BEM Nusantara Demo di Gedung DPRD Jatim, Tolak Pilkada Tidak Langsung
“Nah, sementara anak-anak yang diantarkan makanan itu diajar oleh guru yang sudah berkorban ilmu, bahkan kuliah sampai S1, S2, mungkin S3. Tapi hanya digaji ratusan ribu untuk yang honorernya,” lanjutnya.
Coach Donny menilai ketimpangan ini sangat memprihatinkan, mengingat tanggung jawab guru jauh lebih besar.
“Bayangkan seorang guru itu harus mendidik bukan hanya satu murid, tapi puluhan bahkan ratusan murid. Ini menyangkut masa depan seorang anak manusia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung realita pahit di lapangan, di mana banyak guru honorer terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup. “Ada kepala sekolah bahkan nyambi jadi pemulung. Jadi ojol ada. Bagaimana mereka bisa fokus mengajar kalau sambil mikirin cicilan, mikirin besok anaknya makan apa,” katanya.
Menurutnya, rendahnya apresiasi terhadap guru honorer menjadi salah satu akar persoalan dunia pendidikan di Indonesia. “Kita nggak minta gaji puluhan juta. Yang penting guru-guru kita sejahtera. Nggak mikirin cicilan, nggak sampai nyambi,” ujarnya.
Coach Donny mempertanyakan arah kebijakan anggaran pendidikan, terutama terkait MBG. “Program MBG ini kan dananya dari dunia pendidikan. Kenapa nggak dialokasikan untuk mensejahterakan nasib para guru kita? Nah, ini kan benar ada yang salah dengan pola pikirnya pemerintah,” pungkas Coach Donny.
Sebagai informasi, APBN 2026 mencatat total anggaran pendidikan mencapai Rp 769,1 triliun. Dari jumlah tersebut, hampir 30 persen atau sekitar Rp 223 triliun dialokasikan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
MBG menjadi salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah dengan total anggaran mencapai Rp 335 triliun. Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikutip dari Indonesia.go.id, Jumat (26/9/2025), sumber terbesar anggaran MBG berasal dari sektor pendidikan.
Rincian anggaran MBG sebanyak Rp 335 triliun itu dari sektor pendidikan Rp 223 triliun (83,4 persen), dari dana kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2 persen) dan dari dana ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen).
