JATIMTIMES - Sebanyak 49 satuan pendidikan dipastikan masuk dalam program revitalisasi yang sepenuhnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyusul terbatasnya dukungan dari anggaran daerah. Dengan demikian, perbaikan infrastruktur pendidikan di Kota Malang pada 2026 kian bergantung pada akurasi data sekolah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menyebut, puluhan sekolah tersebut mencakup berbagai jenjang. Baik dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Baca Juga : Libur Nataru, KAI Daop 8 Surabaya Ajak Masyarakat Lebih Hati-hati di Perlintasan Sebidang
“Jumlahnya cukup banyak. Ada SD, SMP, TK, sampai SKB. Semuanya masuk program revitalisasi APBN tahun 2026,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim.
Menurut Adhim, kondisi bangunan sekolah yang akan diperbaiki tidak seragam. Tingkat kerusakan bervariasi dari kategori menengah hingga berat, sehingga pola penanganannya pun berbeda-beda.
“Ada yang cukup direhabilitasi, ada juga yang kerusakannya berat dan harus disertai pembangunan fisik,” jelasnya.
Revitalisasi tersebut tidak sebatas ruang kelas. Pemerintah pusat juga menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan riil sekolah, termasuk pembangunan toilet, perpustakaan, dan ruang penunjang pembelajaran lainnya.
Menariknya, penentuan sekolah penerima bantuan tidak melalui usulan langsung dari pemerintah daerah. Seluruh proses bermula dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diisi mandiri oleh masing-masing sekolah.
“Sekolah sendiri yang menginput kondisi ruang kelas dan sarana prasarana di Dapodik. Dari situlah pemerintah pusat menilai kebutuhan revitalisasi,” ungkap Adhim.
Melalui data tersebut, ketimpangan sarana prasarana dapat terdeteksi, seperti rasio toilet dengan jumlah siswa atau ketiadaan fasilitas perpustakaan.
“Kalau misalnya jumlah kamar mandi tidak ideal atau belum punya perpustakaan, nanti bantuan disesuaikan dengan data itu,” tambahnya.
Baca Juga : Bagikan Rapor, Kasek MAN 2 Kota Malang Samsudin Beber 1.103 Prestasi
Besaran anggaran revitalisasi pun tidak disamaratakan. Setiap sekolah menerima alokasi berbeda sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan fasilitasnya. Untuk memastikan perhitungan anggaran berjalan tepat, kementerian melibatkan fasilitator dari sejumlah perguruan tinggi.
“Di Kota Malang difasilitasi oleh UM, Polinema, ITN Malang, dan UMM. Mereka mendampingi penyusunan RAB sampai perhitungan harga,” terang Adhim.
Di sisi lain, Disdikbud tak menampik bahwa kemampuan APBD Kota Malang untuk mendukung revitalisasi sekolah pada 2026 mengalami penurunan. Kondisi ini membuat ketergantungan pada APBN semakin besar.
“Karena APBD terbatas, kami berharap dukungan dari pusat bisa menutup kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Meski demikian, Disdikbud tetap membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sebagaimana yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya.
“CSR tetap kami libatkan. Kami sampaikan data kebutuhannya, tinggal menyesuaikan dengan komitmen pihak pemberi CSR,” pungkas Adhim.
