JATIMTIMES - Setelah sukses merealisasikan tahap awal implementasi PUSDA ASIIK pada 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lantas bersiap melangkah ke tahap menengah (2026–2027). 

Pada fase ini, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang menargetkan pengembangan dashboard real-time, integrasi sistem telemetri, serta modul partisipatif berbasis digital yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, desa, dan masyarakat semakin erat.

Baca Juga : Implementasikan Tahap Awal PUSDA ASIIK, Dinas PU SDA Malang Realisasikan Sistem Data Air Terpadu

Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Malang Farid Habibah menyebut tahap menengah ini akan menjadi masa krusial dalam transformasi digital pengelolaan sumber daya air.

“Kami akan berfokus pada peningkatan interaktivitas data, integrasi sistem pemantauan langsung, dan keterlibatan publik dalam proses usulan serta pengawasan,” ujar Habibah dalam keterangan tertulisnya.

Mulai tahun 2026 nanti, sistem PUSDA ASIIK akan dilengkapi dengan alur layanan teknis sumber daya air (SDA) yang terstruktur. Melalui modul ini, usulan operasi dan pemeliharaan (O&P) atau rehabilitasi infrastruktur air dari tingkat kecamatan dan desa akan dikirim secara digital dan diproses berjenjang, yakni mulai dari UPT, Bidang, hingga Dinas PU SDA Kabupaten Malang.

Setiap pengajuan akan memiliki Service Level Agreement (SLA) dan jejak digital (audit trail) untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas proses.

“Dengan sistem ini, setiap usulan masyarakat atau desa tidak akan hilang di meja birokrasi. Semuanya bisa dilacak secara digital,” jelas Habibah.

Selain itu, PUSDA ASIIK akan menghadirkan fitur bookmark dan riwayat pencarian, yang memungkinkan pengguna menyimpan lokasi daerah irigasi (DI) atau aset favorit serta memantau riwayat filter teknis yang pernah digunakan.

Masuk ke pertengahan 2026 nanti, sistem ditargetkan akan memiliki kemampuan analisis spasial dasar untuk mendukung pengambilan keputusan teknis. Analisis ini mencakup buffer aset kritis, intersect antara DI dan areal sawah, hingga radius layanan pompa atau embung.

Tak hanya itu. Akan tersedia juga dashboard statistik wilayah yang menampilkan data secara visual. Seperti panjang saluran per kondisi, jumlah aset per UPT, serta luas layanan irigasi per kewenangan (kabupaten, provinsi, atau pusat).

Fitur ini diharapkan membantu pemerintah daerah melihat gambaran kondisi sumber daya air secara cepat dan komprehensif, baik di level kecamatan maupun kabupaten.

“Kami ingin memastikan data tidak hanya tersimpan, tapi bisa dibaca dan dimaknai dengan cepat untuk kebijakan yang lebih responsif,” terang Farid.

Pada tahun yang sama, sistem PUSDA ASIIK juga akan memiliki audit log publik dan internal. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat catatan perubahan data, tindak lanjut laporan, hingga pembaruan status aset. Dengan begitu, publik dapat memantau sejauh mana pemerintah menindaklanjuti laporan kerusakan infrastruktur air.

Tak kalah penting, Dinas PU SDA Kabupaten Malang juga akan mengembangkan fitur sinkronisasi rencana kerja, yang menghubungkan peta prioritas operasi dan pemeliharaan (O&P) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta rencana kerja (renja) instansi terkait, meski pada tahap ini masih bersifat read-only.

Dari seluruh pengembangan di tahun 2026 ini, diharapkan akan lahir sistem yang mampu meningkatkan partisipasi publik dan desa, sekaligus menjadikan navigasi data lebih personal dan interaktif.

Baca Juga : Tak Hanya Timnas Indonesia, Dua Negara ASEAN Ini Juga Sedang Kosong Pelatih

Sementara itu, memasuki tahun 2027, PUSDA ASIIK akan melangkah lebih jauh dengan menghadirkan dashboard data real-time yang terintegrasi dengan sistem telemetri. Melalui teknologi ini, sistem dapat menampilkan data tinggi muka air, curah hujan, debit pintu air, serta status embung atau bendung secara langsung (jika perangkat sensor tersedia).

Integrasi telemetri ini memanfaatkan perangkat seperti AWLR (Automatic Water Level Recorder), ARWS (Automatic Rainfall Warning System), serta sensor debit air yang terpasang di beberapa titik strategis. Data tersebut akan digunakan untuk peringatan dini internal dan perencanaan teknis di lapangan.

“Dengan dashboard real-time, kami bisa memantau kondisi air secara langsung, tanpa harus menunggu laporan manual dari lapangan,” kata Habibah.

Inovasi lain di tahun 2027 adalah pemanfaatan drone dan sensor komunitas untuk memperbarui data spasial. Drone akan digunakan untuk spot-check sedimentasi, keretakan bangunan, atau perubahan morfologi sungai, sementara citra satelit dipakai untuk memantau perubahan tutupan lahan dan luas sawah baku.

Selain itu, Dinas PU SDA akan bekerja sama dengan masyarakat melalui sensor curah hujan komunitas, sehingga data cuaca dan debit air di tingkat lokal bisa dikumpulkan secara mandiri dan dikirim ke sistem utama.

Agar sistem tetap cepat dan aman, tahap menengah ini juga mencakup optimalisasi performa WebGIS melalui layer compression, caching system (GWC/VT), dan CDN agar akses data tetap lancar.

PUSDA ASIIK juga akan dilengkapi backup harian otomatis, disaster recovery, serta sistem versioning geospasial yang merekam setiap perubahan data atau geometri aset. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan rollback atau melihat histori per aset kapan pun dibutuhkan.

Selain itu, manajemen pengguna dan hak akses data akan ditata ulang, dengan pembagian peran seperti viewer, surveyor, validator, hingga admin, untuk menjaga keamanan data aset strategis seperti bendungan dan pintu air utama.

Salah satu fitur baru yang dinantikan pada tahap menengah ini adalah form survei offline berbasis mobile menggunakan paket aplikasi seperti ODK/Kobo. Dengan fitur ini, petugas lapangan dapat melakukan inventarisasi aset atau survei kondisi infrastruktur meski tanpa koneksi internet, dan hasilnya akan otomatis tersinkronisasi ke sistem PUSDA ASIIK setelah jaringan kembali tersedia.

Dengan seluruh fitur tersebut, Dinas PU SDA Kabupaten Malang menargetkan pada akhir 2027, PUSDA ASIIK sudah menjadi sumber data spasial near real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih dinamis, baik untuk kebutuhan operasional maupun pemeliharaan infrastruktur air.

“Tahap menengah ini akan menjadi titik di mana sistem benar-benar hidup, data diperbarui secara otomatis, masyarakat terlibat aktif, dan pemerintah bisa mengambil keputusan lebih cepat,” tutup Habibah.