JATIMTIMES - Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kota Kediri Tahun 2025, yang digelar di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Senin (6/10/25).
Kegiatan tersebut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua tim TPPS, Ferry Djatmiko, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Fajri Mubasysyr, Operator Data Transformasi Web Aksi Bangda masing-masing OPD terkait.
Baca Juga : Bupati Sanusi Resmikan Operasional Hibah Fasilitas Pengelolaan Sampah dari AEPW untuk 12 Desa Percontohan
Rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut surat dari Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Konvergensi Semester I Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kelanjutan dari pelatihan Aksi Konvergensi yang dilaksanakan pada 24–25 Juli 2025 di Hotel Grand Surya Kediri, yang diikuti oleh 50 operator data dari 17 perangkat daerah terkait.
Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua TPPS, Ferry Djatmiko, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. Ia menekankan bahwa upaya penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor agar hasilnya maksimal.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas satu dinas. Kita semua memiliki peran untuk memastikan anak-anak Kediri tumbuh sehat dan kuat, karena merekalah masa depan kota ini,” ujar Ferry.
Ferry juga menyoroti pentingnya pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar kebijakan daerah. Ia meminta para operator aplikasi Aksi Konvergensi untuk memastikan setiap data yang diinput benar dan lengkap.
“Validitas data menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja kita. Jangan menunda pengisian, karena keterlambatan data dapat berdampak pada hasil evaluasi di tingkat provinsi maupun nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ferry juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan lembaga mitra.
“Dengan kerja sama yang kuat, disiplin dalam pelaporan, dan semangat yang sama, saya yakin target penurunan stunting di Kota Kediri dapat tercapai,” tandasnya.
Sementara itu, kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Fajri Mubasysyr mengatakan bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada evaluasi capaian kinerja indikator Aksi Konvergensi dan penguatan kualitas data yang diinput oleh para operator. Data tersebut merupakan dasar penting dalam perencanaan program dan pengambilan kebijakan daerah.
Baca Juga : DPUPRPKP Kota Malang Gandeng Kejari Kawal Proyek Strategis 2025
“Melalui kegiatan ini kita ingin memastikan seluruh data kinerja TPPS semester I telah terisi dengan lengkap, valid, dan tepat waktu, sehingga Kota Kediri siap menghadapi proses monev dari provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kelengkapan dan akurasi data menjadi hal krusial mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan dua agenda penting, yaitu kunjungan Bakorwil I Madiun pada 9 Oktober 2025 serta kegiatan monitoring dan evaluasi dari Tim Pokja Provinsi Jawa Timur pada 16 Oktober 2025.
Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda provinsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lima wilayah Bakorwil se-Jawa Timur.
Lebih lanjut, dr. Fajri melaporkan bahwa rakor ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari unsur perangkat daerah, operator data, dan stakeholder terkait. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan stunting, sebab permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga sosial, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Kolaborasi menjadi kunci, demi tercapainya tujuan mulia ini” tambahnya.
