JATIMTIMES – Di tengah nyala bara Perang Jawa yang belum juga padam, bulan Agustus 1827 mencatat sebuah episode berdarah yang menjadikan Yogyakarta, jantung budaya Jawa, sebagai medan tempur.

 Serangan mendadak terhadap kota ini mengguncang sendi kekuasaan kolonial dan menggugah ketegangan laten antara pusat-pusat elite feodal dengan pasukan rakyat yang dipimpin para tokoh karismatik di luar sistem. Dalem Paku Alam, simbol baru loyalitas priyayi kepada pemerintah kolonial, menjadi salah satu titik pertempuran paling sengit. Di sinilah drama kekuasaan, dendam sejarah, dan ideologi saling berkelindan dalam percaturan politik Jawa awal abad ke-19.

Serangan Tiga Arah

Baca Juga : Cara Mudah dan Hemat Beli Tiket GIIAS 2025, Simak Daftar Harga Lengkapnya!

Pada pagi 7 Agustus 1827, sekitar enam ribu pemberontak menyerbu kota Yogyakarta dari berbagai jurusan. Serangan ini bukan gerakan acak, tetapi pengepungan yang dirancang secara simultan. Pasukan Belanda segera membagi konsentrasi mereka ke tiga sektor penting: Keraton Yogyakarta, Dalem Paku Alam, dan area strategis sekitar Tugu Putih.

Dalam laporan tertulis kepada Jenderal Hendrik Merkus de Kock, Letnan-Kolonel Cochius mencatat betapa genting situasi yang dihadapi. Pasukan di bawah Ritmeester Verboon bertahan di Dalem Paku Alam, sementara Letnan Van der Plas menghalau musuh di dekat Tugu Putih. Meskipun hanya satu korban jiwa jatuh di pihak Belanda, laporan resmi menggambarkan suasana kecemasan yang luar biasa. Ketakutan itu bukan hanya berasal dari kekuatan fisik lawan, tetapi dari ketidakpastian tentang siapa yang berada di balik gerakan ini—dan apa yang menjadi cita-cita mereka.

Logistik Tersendat, Garnisun Terjebak

Residen Yogyakarta, Smissaert, dalam suratnya tanggal 8 Agustus, menyampaikan kecemasannya kepada Cochius. Dalam kata-kata yang mencerminkan kekalutan, ia mengungkapkan bahwa istana telah menjadi tempat perlindungan terakhir. Sultan Hamengkubuwana V yang masih belia dan berada dalam perlindungan penuh pemerintah kolonial telah dipindahkan ke benteng bersama dua saudaranya. Ibunda Sultan, Ratu Kencana, menolak untuk mengungsi. Ia memilih tetap tinggal dalam kurungan rumah yang sudah kehilangan wibawa politiknya.

Pasar Gede, tempat para raja awal Mataram dimakamkan, menjadi titik tujuan operasi Cochius pada 10 Agustus. Ia mencoba merebut sumber logistik tanpa pertempuran terbuka. Namun kedatangan pasukannya justru memicu perlawanan spontan. Batu beterbangan, meriam menyalak, dan keributan itu membuat Asisten Residen Chevallier menyarankan untuk mundur. Gerakan itu berhasil tanpa korban, namun memperlihatkan tipisnya batas antara “penertiban” dan “penyerbuan” dalam narasi kolonial.

Ketegangan di Dalem Paku Alam

Sejak didirikan sebagai entitas semi-otonom dalam struktur Kesultanan Yogyakarta tahun 1812, Paku Alaman menjadi simbol rekayasa politik kolonial. Pangeran Paku Alam I dan para penerusnya diposisikan sebagai mitra strategis Belanda, tetapi juga menjadi sasaran kebencian sebagian rakyat. Pada 11 hingga 14 Agustus, Dalem Paku Alam menjadi fokus serangan frontal dari pemberontak.

Pemberontak menyerang dari arah jembatan Kali Code, dekat pemukiman Eropa. Pada saat yang sama, Tugu Putih diserang oleh laskar bersenjata dengan taktik melambung. Kapten Insinyur Keer dan para perwira lokal mengorganisasi pertahanan dengan cepat. Satu warga Tionghoa yang bergabung dalam pertahanan gugur, dua lainnya terluka. Meski demikian, perlawanan rakyat tidak terkoordinasi. Dalam laporan militer dicatat bahwa pasukan lawan tampak sebagai penduduk desa tanpa kepemimpinan strategis.

Namun di balik ketidakteraturan itu, kekuatan pemberontak bersandar pada faktor lain: kesetiaan rakyat kepada para tokoh spiritual dan pemimpin karismatik seperti Diponegoro, Mangkubumi, dan jaringan tokoh yang berafiliasi dengannya. Salah satu latar belakang kebencian terhadap Paku Alaman justru dapat ditelusuri dari awal berdirinya institusi ini, yang sarat dengan kompromi politik bersama kekuatan kolonial. Dalam gejolak politik dan spiritualitas kekuasaan Jawa akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, muncul satu tokoh kunci yang menjadi poros peralihan kekuasaan sekaligus simpul dari ketegangan darah keraton: Pangeran Notokusumo, kelak bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I. Lahir pada 21 Maret 1764 dari rahim Raden Ayu Srenggara, seorang selir desa Karangnangka, ia adalah putra kesebelas Sultan Hamengkubuwana I. Meski berasal dari garis non-permaisuri, Notokusumo disebut sebagai salah satu anak kesayangan sang Sultan.

Status darah menempatkan Paku Alam I sebagai adik tiri dari Hamengkubuwana II, raja kedua Yogyakarta yang lahir dari permaisuri utama, Ratu Ageng Tegalrejo. Dari jalur ini, Paku Alam menjadi paman kakek dari Pangeran Diponegoro, karena Hamengkubuwana III, ayah Diponegoro, adalah putra Hamengkubuwana II. Sementara itu, Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 dari Raden Ayu Mangkarawati, seorang garwa ampeyan yang berasal dari Pacitan. Hubungan darah ini memperlihatkan bahwa dua tokoh penting dalam sejarah abad kesembilan belas itu terikat sebagai paman dan keponakan, namun memilih jalan yang berbeda dalam visi politik dan nilai spiritual.

Puncak peran politik Notokusumo terjadi pada krisis 1812. Kala itu, Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles mengambil alih Jawa dari tangan Prancis-Belanda. Di Yogyakarta, Sultan Sepuh (Hamengkubuwana II) berusaha mengambil kembali tahta dan menolak pembubaran militer keraton. Notokusumo, bersama Kapten Tan Jin Sing, justru menjadi informan utama Inggris atas rencana Sultan Sepuh. Penyerbuan Inggris ke keraton pada Juni 1812 disambut oleh perlawanan, namun berakhir dengan kekalahan mutlak pihak istana. Dalam versi resmi Inggris, jasa Notokusumo dalam "menjaga stabilitas" Yogyakarta dihargai dengan pembentukan Kadipaten Pakualaman pada 17 Maret 1813 melalui Politiek Contract.

Dengan gelar Paku Alam I, ia memperoleh wilayah di timur kota Yogyakarta serta daerah Adikarto di selatan Kulon Progo. Ia diberi hak atas tentara sendiri, pungutan pajak, serta garis pewarisan kekuasaan. Namun seluruh legitimasi itu berdiri di atas kontrak politik dengan kolonialisme. Maka dari segi historiografi kritis, Pakualaman adalah bentuk client state dari proyek imperium Inggris, kemudian Belanda, yang mengatur ulang geopolitik Jawa dengan membelah solidaritas darah Mataram.

Ketika Perang Jawa (1825–1830) meletus di bawah komando Diponegoro, Paku Alam I memilih pasif. Ia tidak membantu keponakannya sendiri. Ketegangan internal darah keraton terkuak: antara pewaris sah dari garis permaisuri (Diponegoro melalui Ratu Ageng Tegalrejo), dan pangeran loyalis kolonial yang dibentuk dari garis selir. Maka sejarah tidak sekadar mencatat nasab biologis, tetapi juga mengungkap pilihan ideologis yang menentukan arah bangsa: antara kehormatan yang diperjuangkan dengan darah, atau kekuasaan yang diraih melalui kesetiaan kepada kekuatan asing.

Kekuatan Ideologi dan Jaringan Spiritual

Serangan terhadap Yogyakarta tidak bisa dipahami hanya sebagai gerakan militer. Di baliknya terhampar medan spiritual dan ideologis yang lebih dalam. Pangeran Diponegoro yang bertahan di Selarong tidak muncul langsung dalam peristiwa ini, tetapi pengaruhnya nyata. De Kock bahkan menulis surat langsung kepada Diponegoro dan Mangkubumi pada 7 Agustus, memohon penghentian permusuhan. Jawaban yang datang bukan dalam bentuk surat, tetapi penolakan yang simbolis: surat De Kock dirobek oleh Mangkubumi.

Di bawah permukaan ini, keyakinan akan jihad fi sabilillah menjadi pendorong utama gerakan. Para pemberontak melihat kekuasaan kolonial dan elite priyayi yang bersetia kepada Belanda sebagai bagian dari thaghut—kekuatan yang melenceng dari nilai-nilai Islam dan adat Jawa yang lurus. Dalem Paku Alam menjadi simbol dari keretakan nilai itu.

Keputusan Cochius dan Kekosongan Militer

Baca Juga : Merti Bumi Tulungrejo, Warga Njenang Bareng Hasilkan 4 Ton

Pada 12 Agustus, Cochius memutuskan kembali ke Surakarta lewat Klaten. Keputusannya ini menimbulkan perdebatan. Residen Smissaert kecewa berat. Ia menulis, “Saya harus mengurus keraton dan Dalem Paku Alam, yang setiap saat diancam para pemberontak karena kebencian mereka terhadap Pangeran tua dan keluarganya.” Ia memohon agar Cochius meninggalkan sedikitnya seratus prajurit.

Cochius bersedia menyerahkan setengah amunisi dan 86 infanteri dari Legiun Mangkunegaran. Namun perjalanan pulang ke Klaten tidak mudah. Dua kali pasukannya disergap, tetapi pemberontak gagal melakukan pengepungan yang efektif. Cochius tiba di Solo pada 13 Agustus, disambut persetujuan De Kock atas pilihannya untuk tidak lewat Kedu. “Persediaan makanan hampir habis dan tidak mungkin mengirim logistik dalam waktu cepat,” tulis sang Jenderal.

Mobilisasi Pasukan dan Strategi Penahanan

Jenderal De Kock tidak tinggal diam. Ia segera mempersiapkan bala bantuan dari Klaten. Pada 19 Agustus, sekitar 350 prajurit dari berbagai satuan bergerak menuju Yogyakarta. Mereka terdiri atas Legiun Mangkunegaran, pasukan Sumenep, dragonder, dan artileri. Letnan-Kolonel Achenbach ditunjuk sebagai komandan militer Yogyakarta.

Instruksi De Kock jelas. Achenbach harus menjaga benteng, keraton, Dalem Paku Alam, serta pemukiman Eropa dan Tionghoa. Selain itu, ia harus mengamankan desa-desa sekitar sebagai sumber logistik dan menguatkan pos-pos pertahanan. Pasokan makanan harus cukup untuk 15 hari pertama bulan September. Rumah sakit juga harus diperkuat. Segala koordinasi dengan Residen dilakukan, namun tanggung jawab tertinggi tetap di tangan militer.

Dalem Paku Alam: Simbol dan Target

Sejak hari-hari pertama kedatangannya, Achenbach segera memahami bahwa Dalem Paku Alam bukan sekadar kediaman bangsawan. Dalam benak pemberontak, tempat itu adalah lambang dari kompromi, kolaborasi, dan pengkhianatan. Serangan pun terus berulang.

Pada 22 dan 24 Agustus, musuh menyerang kembali, tetapi berhasil dipukul mundur. Garnisun mulai menunjukkan semangat juang. Sersan Ermatinger diangkat menjadi Letnan Dua, dan Kapten Kumsius menerima pujian. Semangat mulai kembali hidup.

Namun Achenbach tidak terlena. Ia sadar bahwa Dalem Paku Alam akan terus menjadi sasaran. Maka pada 30 Agustus, ia menempatkan satuan khusus di sana: 25 infanteri Eropa, 25 prajurit Sumenep, 50 infanteri Legiun Mangkunegaran, 10 kavaleri, dan dua unit artileri. Mereka berjaga siang dan malam.

Kemenangan Taktis, Kekalahan Moral

Dalam beberapa minggu, pasukan Achenbach berhasil mengamankan kembali wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Gerakan militer berlanjut hingga ke Gunung Gamping. Para prajurit berpatroli, desa-desa dijangkau, dan jalur logistik dibuka.

Namun kemenangan itu bukan tanpa biaya moral. Yogyakarta bukan lagi pusat kebudayaan yang aman dan tenteram. Ketegangan antara elite kolonial, bangsawan loyalis, dan rakyat pemberontak semakin nyata. Dalem Paku Alam kini berdiri sebagai benteng yang dijaga artileri, bukan lagi rumah spiritual seorang pangeran budiman.

Perang Kota dan Bayang-Bayang Masa Depan

Peristiwa Agustus 1827 menunjukkan bahwa Perang Jawa bukan hanya perang antara Belanda dan Diponegoro. Ini adalah perang kota, perang simbol, perang sejarah. Serangan terhadap Dalem Paku Alam menjadi manifestasi dari pertarungan memori: siapa yang berhak atas warisan Jawa, siapa yang dianggap berkhianat, dan siapa yang dianggap setia pada tanah leluhur.

Sebagaimana ditulis Residen Smissaert dalam suratnya kepada De Kock pada akhir Agustus: “Letnan-Kolonel Achenbach telah mengubah suasana kota menjadi penuh harapan. Namun saya tahu, di balik ketenangan ini, api dendam masih menyala di luar tembok.”

Perang belum usai. Dan di tengah kabut mesiu serta ransum yang dicatu, sejarah Yogyakarta mencatat bahwa Dalem Paku Alam bukan hanya saksi, melainkan juga medan tempur ideologi, spiritualitas, dan harapan yang nyaris padam.