JATIMTIMES - Senin Pon, 23 Desember 1795. Matahari belum tergelincir, tetapi angin di Mangkunagaran telah berubah. Hari itu, bukan hanya waktu yang perlahan melambat, tetapi juga denyut sejarah yang seolah menahan napas.
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, yang lebih dikenal dengan nama perjuangannya sebagai Pangeran Sambernyawa, tengah terbaring dalam sakit yang mendekati ajal. Tubuhnya telah renta, namun semangatnya masih menyalakan bara di benak orang orang yang pernah berjuang bersamanya.
Baca Juga : Khutbah Jumat Terakhir Muharram, Menyambut Awal Shafar
Di sekeliling tempat peristirahatan terakhirnya, hadir para pangeran dan bupati dari seluruh penjuru Jawa bagian tengah. Mereka datang bukan hanya sebagai utusan formalitas politik, melainkan sebagai saksi hidup atas seorang tokoh yang mengubah wajah perlawanan terhadap VOC menjadi sebuah gerakan spiritual dan militer yang hidup hingga kini dalam memori sejarah.
Dalam suasana hening, Mangkunegara I memanggil Residen VOC, Johan Frederik Baron van de Reede tot de Parkelaar, yang lebih dikenal sebagai Tuan Oprup. Ia berbicara dengan tenang, namun tegas, seolah-olah ajal adalah bagian dari rencana yang telah lama ia hitung:
"Saudara, penyakit saya ini sepertinya sudah mendekati janji terakhir. Sekarang saya hanya menitipkan kepada saudara, jika saya nanti wafat, yang saya beri wewenang untuk menggantikan saya adalah putra saya, Pangeran Prabu Prangwadana."
Ucapan itu tidak hanya sebuah wasiat politik. Di baliknya tersimpan kehendak untuk menjaga kesinambungan ideologi, kepercayaan, dan garis perlawanan yang telah ia perjuangkan sepanjang hidup.
Tuan Oprup menjawab dengan penghormatan:
“Oh, baik saudara, jangan khawatir. Segala pesan paduka pasti akan saya patuhi.”
Tepat pukul 10 siang, langit di atas Surakarta menjadi saksi saat suara tangis menyatu dengan derak sejarah. Pangeran Sambernyawa menghembuskan napas terakhirnya.
Ia wafat pada usia 70 tahun, meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sebuah kadipaten: warisan perlawanan, kenegaraan, dan spiritualitas.
Duka dalam Hening: Susunan Langkah ke Mangadeg
Pemakaman Mangkunegara I tidak sekadar prosesi penguburan seorang adipati. Ia adalah penguburan satu zaman, penguburan seorang pemimpin revolusi yang berhasil menjinakkan senjata dan menjalin kekuasaan lewat perjanjian, bukan kekalahan.
Setelah wafat, jenazah Mangkunegara I disemayamkan dengan penghormatan agung. Sri Susuhunan Pakubuwana IV, raja muda yang baru menggantikan ayahandanya, datang ke Mangkunegaran. Ia tidak datang sendiri. Para pangeran Surakarta, Raden Adipati Jayaningrat, para Bupati Wadana Kaliwon, Panewu Mantri, dan para bupati mancanegara turut mengiringi.
Ini bukan hanya penghormatan kepada seorang penguasa setingkat kadipaten. Ini adalah pengakuan diam-diam atas seorang raja yang tidak pernah dinobatkan oleh istana tetapi ditahbiskan oleh sejarah.
Jenazah mulai diangkat dari Mangkunegaran menuju makam keluarga besar di Mangadeg pada pukul dua siang. Para pengusungnya adalah para Pangeran Surakarta dan Bupati Kaliwon, yang bergiliran mengangkat jenazah hingga sampai di Gladhag.
Dari tempat itu, suara meriam dari Loji nomor sembilan menggema sebagai tanda penghormatan militer yang sangat jarang diberikan kepada seorang bangsawan pribumi.
Jenazah lalu diseberangkan dengan rakit menuju kaki bukit Mangadeg. Dari sana, para abdi Mangkunagaran dari Matesih, termasuk para pangkat Ngabèi dan Dêmang, meneruskan perjalanan. Arak-arakan pemakaman ini menyerupai iring-iringan kenegaraan, lengkap dengan pasukan infanteri Belanda, dragonder berkuda, serta prajurit-prajurit dari Kauman, Nirpraja, dan Gulang-gulang.
Pasukan pembawa senjata, pembawa pedupaan, songsong, dan bunga tabur berjumlah ratusan orang. Di barisan depan, terlihat Pangeran Arya Purbanagara, Raden Tumenggung Suryaditruna, dan Raden Ngabèi Ronggo Panambangan II. Nama terakhir merupakan simbol kesetiaan abadi dari seorang abdi yang pernah menjadi bendahara perjuangan Mangkunagara I.
Nama Ronggo Panambangan tidak dapat dilepaskan dari kematian Pangeran Sambernyawa. Ia bukan hanya bagian dari prosesi pemakaman, melainkan cermin masa lalu yang melekat pada awal mula perlawanan Mangkunagara.
Nama aslinya adalah Raden Sutawijaya (berbeda dengan Panembahan Senapati). Ia adalah tokoh yang mendanai perjuangan Raden Mas Said di masa perlawanan terhadap Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi.
Sebagai tanda terima kasih, Raden Mas Said menganugerahkan nama kehormatan "Ronggo Panambangan" karena perannya yang sering “nambangi”—memberi bantuan dana. Tidak hanya sebagai penyokong finansial, ia juga mengelola rumah tangga istana Mangkunagaran dan akhirnya dimakamkan di Astana Randusongo.
Dalam banyak versi lisan yang hidup di lingkungan Mangkunegaran, Ronggo Panambangan disebut sebagai penjaga api semangat Sambernyawa, yang meneruskan pengaruh ideologi perjuangan melampaui kematian biologis sang pangeran.
Politik dan Pengamanan: Ketegangan setelah Kepergian
Kematian seorang pemimpin karismatik selalu menciptakan ruang kosong yang rentan. Begitu pula ketika KGPAA Mangkunegara I wafat. Sebelum pelantikan resmi Pangeran Prabu Prangwadana sebagai penerus, pasukan kolonial Belanda segera mengambil langkah antisipatif. Infanteri ditempatkan di pendapa Mangkunegaran, menjaga pintu timur dan barat.
Pasukan dragonder menguasai akses dalam dan gerbang utama. Setiap pintu dikunci setiap malam. Tak satu pun prosesi dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan. Residen VOC, Tuan Oprup, bahkan menetap di sisi selatan panggung utama, menjelma menjadi simbol supremasi kolonial di tengah transisi kekuasaan Jawa.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Mangkunegaran telah menjalin koeksistensi politik dengan VOC sejak era Sambernyawa, rasa curiga tetap menjadi fondasi utama hubungan itu. Kolonialisme Belanda, sebagaimana tercatat dalam berbagai risalah politik abad ke-18, dibangun bukan atas kepercayaan, tetapi atas rasa takut: takut pada kebangkitan kekuatan lokal yang pernah mengusik dominasi mereka, baik dalam wujud Mangkunegara I maupun Hamengkubuwana I.
Salah satu sumber utama kecurigaan Belanda adalah persoalan simbolik yang tersirat dalam nama. Sejak masa Sambernyawa, setiap nama bangsawan Mangkunegaran mengandung harapan, ambisi, bahkan pernyataan politik. Ketika Raden Mas Sulama, cucu Sambernyawa, menyandang nama Pangeran Surya Mataram, Belanda langsung gelisah.
Nama itu dianggap terlalu agung, menyinggung semangat pemersatu Mataram. Ketika kemudian diubah menjadi Pangeran Surya Mangkubumi, kekhawatiran Belanda meningkat. Nama "Mangkubumi" identik dengan Sultan Hamengkubuwana I, satu-satunya bangsawan senior Mataram yang masih hidup dan memiliki legitimasi kuat.
Surat protes pun dilayangkan oleh Sultan Yogyakarta melalui patihnya. Akhirnya, nama itu pun diganti lagi menjadi Kangjeng Pangeran Arya Prabu Prangwadana, nama yang lebih netral tetapi tetap menyiratkan harapan akan kesinambungan dinasti.
Kecemasan semacam ini memperlihatkan bahwa kolonialisme Belanda tidak hanya menaklukkan secara militer, melainkan juga berupaya mengendalikan simbol, narasi, dan representasi kekuasaan.
Nama bukan sekadar gelar, melainkan medan tarik menarik antara klaim politik, memori kolektif, dan wacana hegemonik. Maka tidak mengherankan, sebelum RM Sulama secara resmi menyandang gelar Mangkunegara II pada tahun 1820, ketika ia telah berusia lima puluh empat tahun dan memerintah selama seperempat abad, Belanda memastikan bahwa transisi itu tidak memicu instabilitas atau kemarahan dari pihak Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta.
Di sisi lain, sejak masa pemerintahan Daendels, posisi Mangkunegaran juga mengalami transformasi institusional. Gelar "Pangeran Miji" ditingkatkan menjadi "Pangeran Pinisepuh", dan wilayah ini menjadi satu satunya institusi lokal yang tidak dilucuti kekuatan militernya.
KGPAA Prabu Prangwadana, dengan pangkat kolonel sebagai Komandan Legiun Mangkunegaran, menjadi simbol sintesis antara tradisi Jawa dan militerisme kolonial. Ketika ia dilantik oleh Pakubuwana IV di Sasana Sumewa, Surakarta, pada 25 Januari 1796, upacara itu bukan sekadar seremoni internal keraton, melainkan sebuah peristiwa geopolitik yang sarat makna.
Di balik tabir keharuman dupa dan tarian pusaka, tersembunyi laku kolonial yang terus berjaga, dengan mata terbuka dan meriam yang senantiasa siaga.
Sambernyawa: Antara Nabi Perang dan Bapak Kadipaten
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, yang lebih dikenal dengan nama Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, adalah sosok langka dalam sejarah Jawa abad ke-18. Lahir di Kraton Kartasura pada 7 April 1725 dari pasangan Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura dan Raden Ayu Wulan, darah bangsawan mengalir kental dalam tubuhnya.
Dari pihak ayah, ia adalah cucu Prabu Amangkurat IV dan cicit dari Sunan Pakubuwana I; dari pihak ibu, ia adalah keturunan Pangeran Blitar, pejuang dalam Perang Suksesi Jawa Kedua. Namun garis keturunan yang agung tidak menjamin perjalanan hidup yang mulus. Justru sebaliknya, masa kecil dan mudanya dipenuhi luka, pengkhianatan, dan pengasingan.
Ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung Amangkurat IV yang sempat dipersiapkan sebagai pewaris takhta Mataram. Namun karena konflik internal dan hasutan para pejabat istana yang bersekutu dengan VOC, ia justru dibuang ke Srilanka.
Baca Juga : Raden Kajoran dan Ideologi Islam-Jawa dalam Pemberontakan Trunojoyo
Sementara di Kartasura, putranya, Mas Said, mengalami penghinaan: status kebangsawanannya tidak diakui secara penuh oleh Pakubuwana II, dan ia hanya diberi kedudukan sebagai Gandhek Anom, jabatan rendah yang tidak sepadan dengan darah birunya. Pengabaian ini menjadi awal dari perlawanan panjang yang kelak mengguncang tak hanya istana, tetapi juga dominasi kolonial di Tanah Jawa.
Pada usia remaja, Mas Said terlibat dalam gejolak Geger Pecinan (1740–1743), bersekutu dengan Raden Mas Garendi, pewaris garis Amangkurat III, memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa menyerbu pusat kekuasaan Mataram dan VOC.
Dari sinilah, nama dan reputasinya mulai mencuat. Perang menjadi jalan hidupnya, dan ketidakadilan menjadi bahan bakar semangatnya. Dalam kurun waktu 1746 hingga 1755, ia memimpin lebih dari 250 pertempuran melawan pasukan gabungan Kasunanan dan Kompeni.
Gaya perangnya cepat, cerdas, dan nyaris tak terduga. Pasukan kecil yang dipimpinnya disiplin dan loyal, menjadikannya pemimpin gerilya paling efektif di zamannya.
Julukan “Sambernyawa”—penyambar nyawa—diberikan oleh Nicolaas Hartingh, pejabat tinggi VOC, yang menyaksikan sendiri betapa kehadiran Mas Said di medan perang hampir selalu berarti kematian bagi lawan.
Meski bertubuh kecil, ia adalah orator ulung, pemimpin yang karismatik, dan jenderal yang visioner. Ia bukan hanya ahli strategi, tetapi juga memiliki naluri politik yang tajam. Maka, ketika Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tahun seribu tujuh ratus lima puluh lima dan Mataram terpecah menjadi dua kekuatan besar, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, Mas Said tidak ikut serta.
Baginya, Giyanti adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan Jawa. Ia memilih jalan ketiga, yaitu mendirikan Kadipaten Mangkunegaran.
Pilihan itu bukanlah kompromi dari seorang yang kalah. Itu adalah manuver politik dari seorang pejuang yang tahu kapan harus mengubah bentuk perlawanan. Melalui Perjanjian Salatiga tahun 1757, Mas Said diakui sebagai penguasa otonom dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.
Ia mendirikan Mangkunegaran, bukan sebagai bawahan Kasunanan, tetapi sebagai entitas mandiri di dalam struktur lama. Dengan langkah ini, bara perlawanan tetap menyala, namun dalam bentuk pemerintahan yang sah dan terstruktur.
Nama Mangkunegaran diambil dari gelar ayahnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus pernyataan bahwa perjuangannya merupakan kelanjutan dari kehormatan yang pernah dirampas.
Di Surakarta, ia membentuk pasukan sendiri, mendirikan sistem pemerintahan sendiri, dan membangun kebudayaan istana yang mandiri dari Kasunanan Surakarta. Bahkan dalam bidang literasi, Mangkunegaran tampil sebagai kekuatan baru.
Lembaga seperti Pakempalan Mangkunagaran melahirkan karya-karya penting, salah satunya adalah Babad Panambangan, sebuah memoar politik yang merekam luka, dendam, dan harapan generasi yang tumbuh di bawah bayang-bayang kolonialisme.
Mangkunegara I tidak pernah secara resmi menyebut dirinya sebagai sultan. Namun gelar dan kebesaran namanya melampaui batas simbol formal kekuasaan. Dalam banyak sumber sastra dan sejarah, ia disebut sebagai nabi perang, seorang tokoh mesianik yang membawa pencerahan melalui perlawanan.
Perjuangannya merupakan jalan suci untuk melawan ketidakadilan dan pengkhianatan, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi martabat sebuah bangsa.
Astana Mangadeg: Makam, Meditasi, dan Mandat Politik Mangkunegara I
Bukit Mangadeg, terletak di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, bukan sekadar tempat pemakaman.
Di puncak bukit yang dikelilingi hutan lebat, suara burung bersahutan, dan semerbak kantil tua yang wanginya terbawa angin, berdiri kompleks Astana Mangadeg, makam para adipati Mangkunegaran dan keluarga terdekat mereka.
Di sinilah jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunagara I dimakamkan, disusul keturunannya, dari Mangkunagara II hingga generasi selanjutnya. Namun lebih dari itu, pemilihan lokasi pemakaman ini mengandung simbolisme spiritual dan pernyataan politik yang mendalam.
Astana Mangadeg terdiri atas tiga kelompok kedaton: Kedaton I, II, dan III. Masing-masing menjadi tempat peristirahatan bagi para tokoh kunci dinasti Mangkunegaran. Kedaton I menjadi makam Mangkunagara I dan orang-orang yang menjadi bagian dari lingkar terdekat perjuangannya.
Kedaton II menampung Mangkunagara II dan III serta para penerus dinasti. Sementara Kedaton III menjadi ruang abadi bagi generasi yang menyambung darah, ideologi, dan warisan trah Mangkunegaran.
Namun lebih dari sekadar struktur pemakaman, bukit ini adalah tapal spiritual. Sebelum menjadi adipati, Raden Mas Said, nama muda Mangkunagara I, pernah bertapa selama tiga bulan di puncak bukit ini, di masa-masa paling berat perjuangannya melawan dominasi Kasunanan Surakarta dan VOC.
Di tempat inilah, menurut tradisi, ia menerima wangsit, pusaka Kyai Tambur dan Kyai Duda, serta merumuskan falsafah hidup yang kelak dikenal sebagai Tri Darma Mangkunegaran, sebuah ajaran yang menanamkan rasa memiliki terhadap tanah air (rumangsa melu handarbeni), kewajiban untuk ikut menjaga dan melindunginya (wajib melu hangrungkebi), serta keberanian untuk melakukan introspeksi dan bertanggung jawab atas segala tindakan (mulat sarira hangrasa wani).
Dalam penghayatan tersebut, pemakaman Mangkunegara I di Astana Mangadeg menjadi simbol pengembalian roh perjuangan ke akar spiritualnya. Ia tidak memilih dimakamkan di kota, di pusat kekuasaan, atau di tempat prestisius yang dekat dengan istana, tetapi di tempat perenungan dan kesunyian—di mana perjuangannya bermula.
Pilihan ini bukanlah keputusan pribadi semata, melainkan sebuah pesan politik yang halus namun tajam. Ia menyampaikan bahwa Mangkunegara I, meski membentuk kekuasaan baru di luar sistem keraton Yogyakarta dan Surakarta, tidak memisahkan diri dari akar legitimasi dinasti Mataram Islam.
Ia tidak berdiri sebagai raja tandingan, tetapi sebagai penerus nilai-nilai spiritual dan moral kerajaan yang telah dirusak oleh kompromi politik istana dan intervensi kolonial.
Dengan meletakkan tubuhnya di puncak Mangadeg, Mangkunagara I menjadikan jasadnya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia tidak dimakamkan sebagai pecundang yang menyerah, melainkan sebagai pemimpin yang memilih damai demi menjaga warisan.
Ia kembali ke tempat semula, tempat di mana perjuangan spiritual dan militer menyatu, dan dari sana ia menatap masa depan Mangkunegaran yang dilandasi pada dharma, bukan pada ambisi.
Astana Mangadeg bukan makam dalam pengertian administratif, melainkan ruang sakral yang menjadi pernyataan abadi tentang relasi antara kekuasaan, spiritualitas, dan legitimasi. Setiap peziarah yang menapaki anak tangga menuju puncaknya bukan sekadar menyusuri makam, tetapi sedang menapak tilas jejak sejarah: dari medan perang ke medan meditasi, dari konflik menuju kesadaran.
Di Bawah Langit Mangadeg
Setelah pemakamannya, takhta Mangkunageran beralih ke tangan Pangeran Prabu Prangwadana yang kemudian bergelar Mangkunegara II. Warisan dari ayahnya bukan hanya kekuasaan formal, melainkan amanat ideologis: bahwa kekuasaan harus dibangun dari perlawanan, bukan kolaborasi buta.
Mangkunegaran di bawah penerusnya tetap menjadi pusat kebudayaan dan perlawanan halus terhadap penetrasi kolonialisme kultural. Lembaga-lembaga militer tetap dijaga. Karya sastra tetap ditulis. Lagu, tari, dan busana istana tetap menampilkan identitas yang tidak terserap sepenuhnya oleh Barat.
Sejarah mencatat bahwa tidak banyak pemimpin Jawa yang mampu menggabungkan ideologi, spiritualitas, dan realpolitik seperti Pangeran Sambernyawa. Ia hidup sebagai pemberontak, memerintah sebagai negarawan, dan wafat sebagai simbol kesetiaan kepada Mataram yang sejati.
Langit Mangadeg tidak hanya menangis karena kehilangan seorang raja. Ia menangis karena kehilangan api yang selama bertahun-tahun menyala dalam gelap kolonialisme. Namun api itu tidak padam. Ia berpindah ke dalam tubuh sejarah, menyala dalam tiap cerita, tiap syair, tiap pusaka yang disimpan dalam dinding-dinding Mangkunegaran.
Pangeran Sambernyawa memang telah wafat. Tapi dalam setiap barisan prajurit Kauman, dalam tiap tapak kaki ke makam Mangadeg, dalam tiap bait Babad Panambangan, ia masih hidup. Masih menunggang kuda menuju rimba, membawa panji-panji perlawanan yang tidak akan pernah dilupakan.
