JATIMTIMES - Kita sering membayangkan demokrasi sebagai urusan bilik suara, debat kandidat, dan pertarungan opini di media sosial. Padahal, demokrasi yang sehat justru lebih banyak dirawat di ruang-ruang yang jauh dari hiruk-pikuk politik formal: di forum kampung, di panggung kesenian, di majelis diskusi warga. Di titik inilah komunikasi kultural, komunikasi yang berlangsung lewat praktik budaya, bukan lewat pidato atau kampanye, menemukan relevansinya yang paling nyata.
Pengalaman Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Kota Malang, badan otonom Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang seni dan budaya, memberi gambaran konkret bagaimana komunikasi kultural bekerja merawat demokrasi yang inklusif. Bukan demokrasi yang hanya sibuk menghitung suara, melainkan demokrasi yang memastikan setiap kelompok masyarakat, apa pun latar belakang agama, etnis, atau status sosialnya, punya ruang untuk hadir, bersuara, dan didengar.
Baca Juga : Menelusuri Jejak Syekh Yusuf, Ulama asli Nusantara yang Jejaknya Mendunia hingga Diakui Nelson Mandela
Salah satu ciri khas komunikasi kultural adalah sifatnya yang cair dan tidak menggurui. Alih-alih menggelar seminar kebangsaan yang kaku, Lesbumi memilih jalur festival seni, diskusi santai bernama Beberkloso, hingga pementasan wayang yang mengangkat tema kepemimpinan dan kerukunan. Lewat cara ini, pesan-pesan tentang toleransi dan persatuan tidak disampaikan sebagai doktrin dari atas, melainkan dihidupkan lewat pengalaman bersama menonton, berdiskusi, dan tertawa dalam satu ruang yang sama. Warga tidak diposisikan sebagai objek yang harus dicekoki nilai kebangsaan, melainkan sebagai peserta aktif yang ikut memaknai simbol dan cerita yang dipentaskan.
Sifat inklusif dari komunikasi kultural ini terlihat jelas ketika ruang kebudayaan menjadi tempat pertemuan lintas kelompok yang sulit terjadi di forum politik formal. Festival Sekar Banjar, misalnya, melibatkan warga dari berbagai komunitas tanpa sekat identitas. Forum semacam ini penting karena demokrasi inklusif, sebagaimana pernah ditegaskan filsuf politik Iris Marion Young, tidak bisa hanya bertumpu pada diskusi rasional ala forum resmi. Ia juga membutuhkan bentuk-bentuk komunikasi lain, narasi, simbol, humor, pengalaman personal, yang lebih mudah diakses oleh kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam wacana politik arus utama.
Komunikasi kultural juga terbukti efektif sebagai instrumen mediasi sosial. Pendekatan yang digunakan bukan negosiasi hukum yang kaku, melainkan dialog berbasis kepercayaan yang dibangun lewat relasi kebudayaan yang sudah lama terjalin. Hasilnya, potensi konflik bisa diredam sebelum meletus menjadi persoalan yang lebih besar.
Fungsi lain yang tak kalah penting adalah menjembatani jarak antara warga dan pemerintah. Alih-alih menunggu pejabat turun lewat agenda seremonial yang berjarak, kegiatan budaya seperti festival kampung justru mengundang interaksi yang lebih setara. Sebuah festival yang digelar Lesbumi bahkan mendorong anggota DPRD setempat untuk turun langsung menyapa warga dalam suasana informal, jauh dari kesan seremoni birokratis. Di sinilah komunikasi kultural berperan sebagai saluran aspirasi yang lebih manusiawi, tempat warga bisa bicara langsung kepada wakilnya tanpa dibatasi protokol yang kaku.
Semua praktik ini, jika ditarik benang merahnya, sebenarnya sedang membangun apa yang oleh sosiolog Robert Putnam disebut modal sosial: jaringan kepercayaan dan hubungan timbal balik antarwarga yang menjadi fondasi bagi kerja sama kolektif. Semakin sering warga bertemu, berdiskusi, dan berkesenian bersama lintas latar belakang, semakin kuat pula fondasi sosial yang menopang demokrasi, jauh lebih kuat dibanding sekadar slogan persatuan yang diteriakkan setiap perayaan hari kemerdekaan.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Dorong Mega Science Center dan Budaya Jadi Penguat Ekosistem Edukasi STEM
Namun demikian, komunikasi kultural bukan jaminan otomatis lahirnya demokrasi yang inklusif. Ruang budaya bisa saja tetap eksklusif jika hanya melibatkan kelompok tertentu, atau berubah menjadi alat politik praktis jika dibiarkan dikooptasi kepentingan sesaat. Kuncinya terletak pada bagaimana ruang tersebut dikelola: seberapa terbuka ia terhadap perbedaan, seberapa konsisten ia menjaga jarak dari kepentingan elektoral, dan seberapa jauh ia berani mempertemukan kelompok yang berbeda alih-alih hanya berkumpul dengan yang sepaham.
Merawat demokrasi tidak melulu soal memperbaiki sistem pemilu atau memperketat regulasi partai politik. Ia juga bisa dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana: menghidupkan kembali forum diskusi kampung, menggelar festival seni yang mengundang semua golongan, atau sekadar menyediakan panggung bagi cerita rakyat yang mengajarkan kerukunan. Langkah-langkah kecil semacam ini barangkali tidak akan pernah muncul di survei elektabilitas atau menjadi bahan perbincangan di televisi, tetapi justru di situlah kualitas demokrasi sesungguhnya diuji: pada kemampuan warga untuk terus bertegur sapa, berdiskusi, dan hidup berdampingan meski berbeda keyakinan dan latar belakang.
Ketika ruang-ruang kebudayaan semacam ini dirawat dengan sungguh-sungguh, demokrasi yang inklusif bukan lagi sekadar cita-cita di atas kertas, melainkan sesuatu yang benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.
