JATIMTIMES – Penambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun dalam APBD Perubahan (APBD-P) Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2026 bakal difokuskan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dari total kenaikan tersebut, sektor pembangunan infrastruktur resmi ditetapkan sebagai prioritas utama.
Legislatif dan eksekutif Jatim telah menyetujui Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga : MBG Terus Dihantui Masalah, Presiden LIRA Minta Program Ditata Ulang Total
"Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono.
Deni menjelaskan, penguatan sektor infrastruktur di tingkat provinsi menjadi kebutuhan mendesak akibat bergesernya kebijakan penggunaan Dana Desa dari pemerintah pusat. Perubahan tersebut menyebabkan ruang fiskal di tingkat desa semakin sempit sehingga pembangunan sarana publik di kawasan pedesaan tidak berjalan maksimal.
"Hampir di setiap titik reses, keluhan terbesar datang dari para kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur desa saat ini sangat terbatas, sebagian desa bahkan hanya memiliki anggaran pembangunan sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Ia menambahkan, karena banyak wilayah yang tidak lagi mampu membiayai pembangunan secara mandiri, Pemprov Jatim harus hadir mengambil alih dan memperkuat pembangunan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya.
Selain alokasi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi, kenaikan anggaran Rp2,6 triliun ini juga disebar untuk memperkuat berbagai jaring pengaman sosial dan pelayanan dasar masyarakat Jawa Timur.
Beberapa program prioritas yang turut mendapat tambahan alokasi antara lain penyaluran beasiswa pendidikan, Program Jawara, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga peningkatan layanan kesehatan dasar.
Baca Juga : Babak Baru Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Banding Vonis 10 Tahun dan Ungkap Kejanggalan Persidangan
Di samping itu, DPRD bersama Pemprov Jatim juga tengah mengkaji skema penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih menjadi kewajiban dari tahun sebelumnya.
"Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Memang kewajiban itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi Pemprov Jawa Timur sedang mempelajari apakah secara regulasi memungkinkan menggunakan anggaran provinsi untuk membantu menyelesaikan pembayaran TPG tersebut," pungkas Deni.
Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2026 ini, DPRD bersama Pemprov Jatim akan segera melanjutkan pembahasan teknis di tingkat Komisi dan Fraksi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD-P 2026.
