JATIMTIMES - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilla Nasih memberikan pendapat terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga : Golkar Lamongan Fokus Menangkan Pemilu Sebelum Pilkada
Menurut Abdilla, capaian pendapatan daerah yang berhasil melampaui target hingga mencapai Rp 5,5 triliun atau 101,3 persen menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
"Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mampu merealisasikan pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah berjalan cukup baik. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan kualitas belanja yang semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya saat dihubungi, Senin (3/08/2026).
Abdilla Nasih juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai sekitar 90 persen dari total anggaran. Menurutnya, meskipun tingkat serapan anggaran tergolong baik, masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp606,79 miliar yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
"Sisa anggaran yang belum terserap harus dianalisis secara komprehensif. DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala yang menyebabkan rendahnya serapan pada beberapa program, baik yang disebabkan oleh proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, maupun faktor teknis lainnya. Evaluasi ini penting agar pada tahun anggaran berikutnya pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
"DPRD bersama pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik secara keseluruhan," tutupnya.
Abdilla Nasih berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif yang selama ini terjalin dengan baik dapat terus diperkuat sehingga setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, transparan, dan berkelanjutan. Menurutnya, hasil pembahasan Banggar menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD pada tahun-tahun mendatang.
