JATIMTIMES – Berbagai tantangan laten yang kerap mereduksi nilai demokrasi di tingkat akar rumput memicu perhatian serius dari parlemen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati.
Ia menyerukan pentingnya penguatan literasi politik secara masif guna membentengi masyarakat dari kepungan praktik politik uang (money politics) serta penyebaran hoaks dan disinformasi.
Baca Juga : Bantu Perekonomian Warga Terdampak Pembangunan Jembatan, Lurah Kaliombo Inisiasi Gelar Bazar UMKM
Menurut Lilik, kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional sangat bergantung pada tingkat kepedulian warga setelah momentum pemungutan suara usai. Ia menegaskan bahwa peran aktif masyarakat sebagai instrumen pengontrol kebijakan jauh lebih krusial ketimbang sekadar menyalurkan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pesan tersebut ditekankan Lilik saat berbicara di hadapan jajaran tokoh masyarakat dan pengurus RT/RW dalam agenda Sosialisasi Demokrasi Berkualitas bertajuk “Demokrasi Berkualitas Dimulai dari Masyarakat: Peran KPU dan Partisipasi Publik” di Surabaya belum lama ini.
“Demokrasi yang berkualitas lahir dari masyarakat yang peduli, kritis, dan berintegritas. Masyarakat bukan hanya pemilih, tetapi juga penjaga arah perjalanan bangsa,” ujar Lilik Hendarwati saat dikonfirmasi, Minggu (5/7/2026).
Legislator asal daerah pemilihan Surabaya ini menyoroti bahwa penyakit demokrasi seperti politik uang dan ledakan hoaks tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berpotensi menciptakan polarisasi sosiologis yang memecah belah warga. Oleh karena itu, edukasi politik yang menyentuh masyarakat tingkat bawah menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai tersebut.
Ia mengingatkan, kecerdasan publik dalam menyaring informasi dan menakar rekam jejak figur secara jeli sangat menentukan lahirnya kebijakan publik yang prorakyat di masa depan. Pemimpin yang lahir dari proses yang sehat dipastikan memiliki komitmen lebih kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, masyarakat semakin memahami pentingnya memilih berdasarkan gagasan, kapasitas, dan integritas. Ketika masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan, maka peluang lahirnya pemimpin yang amanah dan berpihak kepada rakyat akan semakin besar,” tegasnya.
Baca Juga : Heboh Mbak Lala Pengasuh Rafatar Disebut Jadi Wakil Ketua BGN, Benarkah?
Guna mewujudkan ekosistem politik yang sehat dan berkelanjutan, Lilik mendorong terciptanya komitmen kolektif antara empat pilar utama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib konsisten menjaga integritas penyelenggaraan, tokoh masyarakat aktif merawat kondusivitas wilayah, publik mengambil peran pengawasan, sedangkan DPRD memaksimalkan fungsi kontrol, legislasi, dan penganggaran.
Kedewasaan berpolitik warga kota metropolitan seperti Surabaya diharapkan menjadi barometer nasional dalam merespons perbedaan pilihan secara bijak tanpa harus mengorbankan kohesi sosial.
“Jika seluruh unsur ini bersinergi, maka demokrasi akan semakin matang dan berkualitas. Demokrasi yang kuat tidak lahir dari banyaknya pemilih semata, tetapi dari kualitas kesadaran masyarakat dalam memilih, mengawasi, dan menjaga persatuan,” pungkas anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
