JATIMTIMES – Alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 untuk wilayah lokal Kota Batu dipastikan menyasar sebanyak 200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini menyusul melonjaknya target perbaikan nasional yang semula 45 ribu menjadi 400 ribu rumah, atau naik 692 Persen.

Berdasarkan data infografis teknis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bantuan peningkatan kualitas hunian senilai Rp 20 juta per unit tersebut didistribusikan secara proporsional ke dalam 3 wilayah kecamatan dan menjangkau 19 desa se-Kota Batu. Salah satunya yang kemarin ditinjau langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu.

Baca Juga : Penumpang Kereta di Stasiun Malang Naik 24 Persen Selama Libur Sekolah, Hampir 74 Ribu Orang

"Tahun ini dibuat 400.000 rumah, dinaikkan Pak Prabowo dari 45.000 rumah tahun lalu menjadi 400.000 rumah. Jadi ini luar biasa sekali kenaikannya," ujar Maruarar Sirait saat peninjauan proyek, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan data infografis resmi, lonjakan kuota di tingkat Provinsi Jawa Timur mencatatkan angka fantastis hingga 692 persen. Alokasi melompat dari 4.165 unit di tahun 2025 menjadi total 33.000 unit siap bedah pada tahun ini.

"Bagaimana tahun lalu 4.000 atau 5.000 di Jawa Timur sekarang jadi 33.000. Naik 690 persen lebih," imbuh menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Alokasi Jawa Timur tersebut dibagi ke dalam tiga klaster wilayah operasional. Pembagiannya mencakup wilayah perdesaan sebanyak 18.090 unit, wilayah pesisir 7.456 unit, dan wilayah perkotaan sebesar 3.367 unit.

Khusus untuk peta sebaran lokal di Kota Batu, infografis teknis menunjukkan total alokasi yang digelontorkan adalah sebanyak 200 unit. Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut tersebar di 3 kecamatan dan 19 desa.

Kecamatan Bumiaji mendapatkan porsi terbesar dengan sebaran di Desa Sumberbrantas sebanyak 98 unit. Sisa alokasi Bumiaji dibagi untuk Giripurno 4 unit, Gunungsari 2 unit, Bumiaji 2 unit, Punten 1 unit, Bulukerto 1 unit, dan Sidomulyo 1 unit.

Untuk Kecamatan Batu, kuota tersebar di Kelurahan Temas sebanyak 35 unit termasuk rumah milik Suharminingsih. Jalur perkotaan lain meliputi Oro-oro Ombo 13 unit, Songgokerto 10 unit, Sisir 10 unit, Pesanggrahan 6 unit, Ngaglik 4 unit, dan Beji 1 unit.

Sementara untuk Kecamatan Junrejo, alokasi menyasar wilayah Desa Dadaprejo 2 unit, Junrejo 2 unit, Mojorejo 2 unit, Pendem 1 unit, dan Torongrejo 1 unit. Adapun besaran stimulan peningkatan kualitas hunian tersebut ditetapkan senilai Rp 20 juta per unit rumah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menggarisbawahi bahwa indikator utama keberhasilan program ini adalah transisi nyata menjadi layak huni. Garis waktu pengerjaan dimulai serentak pada 10 Juli dan ditargetkan rampung total pada 10 Oktober 2026.

Guna memastikan rumah tidak kembali kumuh akibat masalah finansial, pemerintah memotong suku bunga Permodalan Nasional Madani (PNM) dari 22 persen menjadi 8 persen. Langkah ini dirancang terintegrasi demi menopang perputaran ekonomi keluarga penerima bantuan.

Baca Juga : Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Rekrutmen CASN 2026 Harus Sesuai Kemampuan Fiskal Daerah

"Target penerimanya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, jangan hanya membangun rumahnya, merenovasi rumahnya, tapi ekonominya. Kita perbaiki nih rumah Ibu ini, kalau ekonominya enggak ada nanti bocor, WC-nya mampet, kumuh lagi. Jadi ekonominya juga harus diperkuat," tegas Ara.

Ara menambahkan bahwa penerima manfaat BSPS kini otomatis mendapat sertifikat tanah gratis. Langkah sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah pusat menargetkan pemberian hak milik tanah gratis ini bisa menyentuh hingga 2 juta kepala keluarga per tahun. Aturan penunjang ini diklaim sudah mulai berjalan lancar di wilayah Provinsi Gorontalo.

Menjawab tantangan tingginya harga tanah di Kota Batu, Kementerian PKP menegaskan kesiapannya melakukan intervensi kebijakan fiskal. Karakteristik pegunungan dan mahalnya lahan di daerah wisata akan disiasati lewat koordinasi dengan Walikota setempat.

Pemerintah pusat kini telah memutihkan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga miskin. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga resmi dihapus.

"Presiden Prabowo sudah membuat BPHTB yang tadinya bayar jadi gratis. Yang kedua PBG, persetujuan bangunan gedung, tadinya bayar sekarang gratis. Itulah intervensi negara hadir," urainya. Kebijakan fiskal pro-rakyat kecil ini sengaja dibuat tidak sama rata. Tarif normal tetap diberlakukan bagi sektor menengah ke atas demi menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.

"Tentu itu hanya buat MBR. Kalau yang menengah atas ya harus bayar. Jadi kebijakan fiskal itu harus berpihak kepada yang bawah, enggak bisa sama rata. Kalau yang menengah atas enggak bayar, PAD-nya dari mana?" pungkas dia.