JATIMTIMES - Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengganti kendaraan dinas berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Di tengah alasan efisiensi anggaran akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), legislatif justru mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berubah menjadi beban baru bagi APBD.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan penggantian kendaraan dinas hanya layak dilakukan apabila benar-benar mampu menghasilkan penghematan yang signifikan. Menurutnya, alasan efisiensi tidak cukup hanya menjadi narasi tanpa dibuktikan melalui kajian yang komprehensif.
Baca Juga : Motor Listrik BGN Mau Dihibahkan, Puguh DPRD Jatim Ingatkan Kesejahteraan Guru Honorer
"Kalau kajiannya ternyata memang jauh, artinya memang betul betul signifikan efisiensinya ya sah-sah saja untuk dilaksanakan," kata Amithya belum lama ini.
Ia menekankan, Pemerintah Kota Malang tidak boleh gegabah mengambil keputusan hanya karena mobil listrik sedang menjadi tren. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pastinya itu perlu perhitungan yang sangat matang dan rigid. Apakah kemudian dengan mengganti mobil saat ini menjadi mobil listrik bisa menjadi solusi dan seberapa banyak efisiensinya," ujarnya.
Amithya mengingatkan, biaya pengadaan kendaraan dinas baru bukanlah angka kecil. Terlebih, penggantian tidak hanya menyangkut satu atau dua kendaraan, melainkan armada milik pemerintah yang jumlahnya cukup banyak. Kondisi tersebut berpotensi menyedot anggaran daerah apabila tidak dihitung secara cermat.
"Kita harus melihat apakah APBD mampu mengcover kebutuhan itu semua. Ini perlu dihitung kembali secara matang," tuturnya.
Menurutnya, apabila tujuan utama pemerintah adalah efisiensi, maka seharusnya tidak hanya terpaku pada penggantian kendaraan dinas. Masih banyak pos anggaran lain yang dapat dievaluasi untuk menghasilkan penghematan tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal.
"Ketika memang bisa dilakukan dari hal lain efisiensinya ya kenapa tidak. Mungkin itu (kendaraan listrik) salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan," tuturnya.
Baca Juga : Menepi Sejenak ke Kebun Teh Wonosari: Sejuknya Bikin Enggan Pulang
Amithya juga mengingatkan, apabila selisih penghematan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya investasi kendaraan baru, maka kebijakan tersebut layak dipertimbangkan ulang.
"Kalau kita memang bisa mengencangkan ikat pinggang dari satu sumber itu saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau efisiensinya tidak terlalu besar, mari kita cari sumber efisiensi yang lain," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terkait wacana menggunakan kendaraan listrik untuk mobil dinas. Namun ia mengaku hal itu juga masih dalam tahap penghitungan untuk mengurangi beban daerah.
"Jadi begini apabila ada case seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak," kata Erik beberapa waktu lalu.
