JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Puguh Wiji Pamungkas, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyiapkan skema beasiswa khusus yang bersumber dari APBD bagi siswa yang tidak diterima di SMA maupun SMK negeri dan harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Usulan tersebut disampaikan menyusul masih terbatasnya daya tampung sekolah negeri di Jatim yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SMP dan MTs setiap tahunnya.
Baca Juga : Jawab Tuntutan Mahasiswa, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset
Menurut Puguh, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 patut diapresiasi karena Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus melakukan berbagai perbaikan dalam tata kelola penerimaan peserta didik. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan mendasar pendidikan menengah di Jawa Timur bukan hanya soal mekanisme penerimaan, melainkan keterbatasan kapasitas sekolah negeri.
"Langkah-langkah Dinas Pendidikan dalam menata proses SPMB memang perlu diapresiasi. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah daya tampung SMA dan SMK negeri kita yang belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Timur," kata Puguh, Kamis (18/6/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menjelaskan, saat ini daya tampung SMA dan SMK negeri di Jatim hanya berkisar 39 persen. Dengan kondisi tersebut, lebih dari 60 persen lulusan SMP dan MTs praktis harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar keterbatasan kursi di sekolah negeri tidak berubah menjadi hambatan ekonomi bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
"Kalau daya tampung negeri hanya 39 persen, berarti lebih dari 60 persen siswa akan masuk ke sekolah swasta. Nah, di sinilah pemerintah harus hadir membantu mereka," ujarnya.
Puguh juga menyoroti program bantuan pendidikan bagi siswa sekolah swasta yang selama ini sering disebut sebagai bentuk beasiswa. Menurutnya, sebagian besar bantuan tersebut bukan berasal dari APBD Jatim, melainkan dari kebijakan internal dan keringanan biaya yang diberikan masing-masing sekolah swasta.
Ia menilai kondisi tersebut kurang ideal karena sekolah swasta juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya.
"Faktanya beasiswa itu bukan berasal dari APBD, tetapi dari keikhlasan sekolah swasta masing-masing. Padahal sekolah swasta juga memiliki beban operasional yang tidak ringan," tegasnya.
Puguh menjelaskan, bantuan operasional yang diterima sekolah swasta melalui skema Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan operasional lembaga pendidikan.
Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila tanggung jawab membantu siswa kurang mampu justru dibebankan kepada sekolah swasta yang selama ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.
Baca Juga : Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN Malang Ajak Pegawai Tinggalkan Kendaraan BBM
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Malang Raya itu menilai keberadaan sekolah swasta sangat strategis, terutama di wilayah-wilayah yang jumlah sekolah negerinya masih terbatas. Ia menyebut banyak daerah di Jawa Timur yang masih sangat bergantung pada sekolah swasta untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan menengah.
"Di daerah-daerah pinggiran, sekolah swasta memiliki jasa yang sangat besar. Banyak wilayah yang justru bergantung pada sekolah swasta karena tidak tersedia sekolah negeri di sana," katanya.
Beberapa wilayah seperti Malang Selatan, Pacitan, Trenggalek, hingga kawasan tapal batas menjadi contoh daerah yang selama ini banyak ditopang oleh keberadaan sekolah swasta. Untuk itu, Puguh mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur menyiapkan skema beasiswa yang benar-benar bersumber dari APBD bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Menurutnya, kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah daerah lain dan terbukti mampu membantu masyarakat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan.
"Beberapa provinsi sudah melakukannya. Misalnya Bali yang memberikan subsidi atau beasiswa kepada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan melanjutkan ke sekolah swasta. Ini bentuk kehadiran pemerintah yang konkret," ujarnya.
Puguh menilai skema tersebut jauh lebih adil karena pemerintah ikut mengambil tanggung jawab atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus mendukung keberlangsungan sekolah swasta sebagai mitra strategis pembangunan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin negara. Karena itu, keterbatasan kursi di sekolah negeri tidak boleh menjadi alasan lahirnya kesenjangan akses pendidikan.
"Jangan sampai beban pendidikan terus dialihkan kepada masyarakat atau sekolah swasta. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara dan pemerintah harus hadir memastikan akses itu tetap terbuka bagi semua anak Jawa Timur," pungkas Puguh.
