JATIMTIMES - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dinilai penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurut Mia, sapaan akrabnya, evaluasi tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga mekanisme pengawasan dan penyampaian keluhan dari masyarakat. Ia menegaskan jangan sampai penerima manfaat merasa takut menyampaikan masalah yang mereka alami.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Warning Pemprov: WTP Jangan Cuma Jadi Pemuas Administratif
"Yang jelas jangan sampai ada tekanan-tekanan kepada para sasaran. Di beberapa titik ada yang takut untuk menyampaikan keluhan. Nah, kan jangan begitu mestinya," ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Mia menilai program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan niat awal program.
"Secara teknis harus semua dipenuhi, mulai administrasi sampai pelaksanaan sehari-hari. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan iktikad awal pelaksanaan," katanya.
Ia juga meminta Satgas MBG bertindak tegas terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi standar. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, operasional harus dihentikan sementara hingga persoalan terselesaikan.
"Kalau memang perlu di-suspend ya harus di-suspend. Satgas MBG harus tegas. Kalau memang tidak memenuhi kriteria, ya jangan boleh beroperasi," tegasnya.
Saat ini, setidaknya ada 8 SPPG di Kota Malang yang tengah diberhentikan sementara. Yakni SPPG Sukun Gadang 1, SPPG Kedungkandang Madyopuro 2, SPPG Kedungkandang Tlogowaru, SPPG Blimbing Kesatrian.
Selanjutnya SPPG Blimbing Arjosari, SPPG Kedungkandang Sawojajar 4, SPPG Blimbing Polehan dan SPPG Kedungkandang Madyopuro. Sedangkan total di Jawa Timur, ada sebanyak 372 SPPG yang diberhentikan sementara.
Mia mengungkapkan, sejumlah keluhan terkait MBG pernah ia terima saat kegiatan reses. Keluhan tersebut disampaikan masyarakat secara langsung kepada anggota dewan.
"Saya tanyakan, kenapa kok tidak disampaikan langsung? Mereka bilang takut. Nah, ini berarti ada hal-hal yang perlu kita evaluasi kembali. Kok bisa sampai takut, kenapa," ungkapnya.
Baca Juga : Viral karena Konten Sumpah Pocong, Ini 5 Fakta Terbaru Kasus Gus Idris yang Kini Jadi Tersangka
Selain itu, beberapa sekolah juga menyampaikan keberatan terhadap skema MBG yang diterapkan saat ini. Sebab, sebelum program berjalan, sekolah sudah lebih dulu menyediakan layanan makan bagi siswa melalui katering yang mereka kelola sendiri.
Menurut Mia, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberdayaan sistem yang sudah berjalan baik di sekolah. Dengan begitu, program MBG tidak mematikan mekanisme yang telah eksis sebelumnya.
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan, lanjut Mia, adalah kualitas makanan yang diterima siswa. Ia mengaku menerima laporan dari orang tua terkait makanan yang diduga sudah basi.
"Makanannya basi. Ada beberapa orang tua yang menyampaikan itu," katanya.
Mia menjelaskan tidak semua anak mampu mengenali makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Sebagian anak tetap memakan makanan tersebut selama tampilannya masih terlihat normal.
Karena itu, ia meminta sekolah dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Menurutnya, sekolah harus memiliki kewenangan menolak atau mengembalikan makanan yang kualitasnya diragukan.
"Sebelum makanan itu turun ke meja anak-anak, mestinya sudah ada filter dari sekolah. Petugas SPPG juga harus mendampingi sampai makanan dicek pihak sekolah. Ibaratnya diretur boleh dong," pungkasnya.
