JATIMTIMES - Stabilitas pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, paska operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai masih belum pulih. Apalagi, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal ini, KPK masih terus memerlukan keterangan dari para pejabat di lingkup Pemkab.
Ahli Hukum, Eko Puguh Prastijo dalam keterangannya mengungkap curhat Pelaksana Tugas (Plt) Ahmad Baharuddin, terkait tidak patuhnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga : Pemkot Surabaya Mulai Berlakukan Voucher Parkir
"Jadi saat ini para kepala dinas atau OPD tidak mengikuti perintah Plt Bupati. Kalau diperintah menjawab iya, namun tidak mengerjakan," kata Eko Puguh, Rabu (06/5/2026).
Menurutnya, ketidakpatuhan ini bisa jadi adanya surat "ancaman" yang diterima sebelumnya dari Bupati Gatut Sunu Wibowo.
"Karena sebelumnya, saat Ahmad Baharuddin menjadi Wabup, jika ada acara para kepala dinas ini tidak pernah mau datang. Nah, mereka tidak datang diduga karena takut ada tekanan," ucapnya.
Dilantiknya Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Tri Hariyadi, menurut Eko Puguh merupakan upaya Ahmad Baharuddin untuk mencairkan hubungan antara Plt Bupati dengan sejumlah kepala dinas yang dinilai masih "mbalelo" ini.
"Maka dengan melantik Plt Sekda Tri Hariyadi, akan ada yang membantu untuk mengkoordinir para kepala dinas untuk tetap menjalankan perintah yaitu bekerja melayani masyarakat dan melanjutkan program yang belum selesai dilaksanakan," tuturnya.
Ia berharap, loyalitas para kepala dinas pada Plt Bupati Ahmad Baharudin benar-benar dijalankan, agar roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga : Pemkab Malang Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Gali Data Akurat demi Kebijakan Tepat
"Tentu kita sebagai masyarakat berharap, selama perintah itu untuk kebaikan maka para kepala dinas atau bawahan yang lain harus patuh dan mengerjakan apa yang diperintahkan," terangnya.
OTT KPK bagi Eko Puguh adalah tindakan yang menjadi momentum bagi pemerintah yang korup menjadi bersih. Selain itu, ia mengajak pada masyarakat agar mindset politik berbiaya tinggi dapat diubah dengan pola yang lebih rasional.
"Politik berbiaya tinggi harus diubah, pemimpin yang lahir dari cara curang tidak akan mengubah apapun ke arah lebih baik. Justru sebaliknya, maka kita harus bersama merubah pola pikir dalam berpolitik untuk Tulungagung yang bersih dan lebih baik," pungkasnya.
