JATIMTIMES - Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) M. Musyafak Rouf menyoroti kesenjangan akses SMA/SMK negeri di Surabaya. Musyafak menyebut, sejumlah kawasan padat penduduk belum terlayani sekolah negeri secara memadai meski berada di wilayah perkotaan.
Persoalan itu menjadi salah satu keresahan yang kerap disampaikan warga ketika Musyafak menggelar reses pada masa persidangan II tahun 2025/2026, 8-15 Februari 2026. Praktis, hal ini menjadi perhatian serius bagi Musyafak.
Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Jatim, Berikut Sederet Tuntutannya
Politisi PKB itu mencontohkan kawasan Dukuh Pakis yang dikelilingi bangunan bertingkat, namun tidak ada keberadaan SMA/SMK negeri.
"Sementara kan dia seakan-akan hidup di tengah kota tetapi tidak ada SMA-nya. Akhirnya kalau dia itu sekolah, itu harus dengan jauh sekali. Apalagi jalan raya yang ramai seperti itu, anak-anak akan terganggu," ujar Musyafak.
Menurut dia, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penambahan unit sekolah baru di Surabaya. Ia menyebut, tidak sedikit pengembang perumahan yang enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.
"Rata-rata pengembang itu mereka menyerahkan Fasum yang 40 persen dari layout. Itu jarang dia mau ditempati sekolah, kuburan atau makam," paparnya.
Ia menambahkan, pengembang cenderung memberikan lahan fasum yang menguntungkan mereka secara komersial, namun keberatan jika lahan tersebut digunakan untuk sekolah karena dianggap mengganggu akses.
"Akhirnya tidak direncanakan di situ itu untuk dibuat SMA atau SMK. Padahal di dalam Dukuh Pakis yang banyak gedung pencakar langit itu banyak masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan sekolah," imbuhnya.
Selain persoalan lahan, Musyafak juga memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Ia menyebut adanya penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan. “Sementara sekarang pendapatan dari provinsi ini juga dipangkas banyak. Pusat saja memangkas Rp2,8 triliun,” jelasnya.
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Situbondo, Ribuan Aset Milik Daerah Belum Bersertifikat
Ia menambahkan, perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor juga mengurangi porsi pendapatan provinsi. “Dulu kita 60 persen, kabupaten/kota 40 persen. Sekarang dibalik, provinsi 40 persen dan kabupaten/kota 60 persen. Itu saja sudah berkurang banyak,” sambungnya.
Di sisi lain, peralihan masyarakat ke kendaraan listrik turut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur yang selama ini bertumpu pada pajak kendaraan bermotor (PKB).
"Terus banyaknya kendaraan yang pakai listrik, itu pajaknya sangat kecil. Itu akan berdampak, padahal andalan provinsi itu PAD-nya ya dari situ," ungkapnya.
Kendati begitu, Musyafak menegaskan keterbatasan fasum tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan sekolah baru. "Kita akan coba mencari masukan dari pemerintah kota. Apakah dia masih punya fasum di wilayah yang membutuhkan tambahan sekolahan itu? Kalau enggak ada, ya harus beli," ucapnya.
"Karena hakikatnya kan kalau ingin menyejahterakan masyarakatnya, harus pendidikannya harus digenjot. Kalau ingin masyarakatnya maju, pendidikan menjadi tolak ukur utama. Itu di negara mana pun," lanjut Musyafak.
