JATIMTIMES - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Rabu (11/2/2026). Mereka mengusung sederet tuntutan terkait isu-isu yang tengah jadi perhatian di masyarakat.
Dalam aksi bertajuk De(ad)mokrasi Indonesia II itu, massa membawa sejumlah poster. Beberapa perwakilan massa juga sempat menyampaikan orasinya.
Baca Juga : Dorong Kemajuan UMKM Melalui Digitalisasi, Mahasiswa UNP Kediri Beri Pendampingan Digital Marketing
Korlap aksi M. Rizqi Senja Virawan mengatakan, aksi ini mengusung lima tuntutan utama. Di antaranya menuntut pemulihan atas dampak pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatannhingga nasib guru honorer.
Selain itu, mereka menyoroti wacana pilkada tak langsung serta deforestasi hutan. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan, khususnya terkait status kepegawaian.
"Kalau untuk tuntutan utama itu ada lima, ada lima isu utama. Isu pertama itu terkait dengan 11 juta peserta PBI BPJS yang dinonaktifkan. Terus mengenai pegawai MBG yang diangkat. Dan di situ mendeskreditkan guru honorer sampai hari ini," ujarnya.
"Terus ada wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Saat ini banyak sekali deforestasi Indonesia yang menyebabkan bencana di mana-mana," lanjutnya.
Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini.menyampaikan aspirasinya melalui DPRD Jatim. Mereka dari Unair, Universitas Islam Lamongan, Universitas Hangtua, serta beberapa perguruan tinggi lainnya.
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Situbondo, Ribuan Aset Milik Daerah Belum Bersertifikat
Mereka sengaja menggelar aksi di DPRD Jatim agar wakil rakyat turut serta dalam menyalurkan aspirasinya. "Yang kami harapkan di sini DPRD dan masyarakat, terutama dalam hal ini, saat ini, diwakili oleh mahasiswa yaitu satu suara," katanya.
Mereka mengajak seluruh masyarakat Jatim satu suara untuk menekan pemerintah pusat. Ajakan itu terutama ditujukan kepada DPRD Jatim sebagai perwakilan rakyat di Jatim.
"Sehingga setidaknya perwakilan kami di DPRD Jawa Timur satu suara dengan kami untuk nanti pada akhirnya mengaudiens ke pusat," ucap dia.
