JATIMTIMES - Hari otonomi daerah (otoda) diperingati di Indonesia sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 tertanggal 7 Februari 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.
Hingga 2024 ini, Hari Otonomi Daerah di Indonesia sudah diperingati hingga ke XXVIII. Bupati Malang HM. Sanusi sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu mengungkapkan, dengan diterapkannya sistem otonomi daerah di tiap-tiap daerah di Indonesia akan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Itu berkolaborasi (pemerintah pusat dengan pemerintah daerah). Sudah banyak dilakukan di Kabupaten Malang. Sehingga banyak program-program kementerian yang dilaksanakan di Kabupaten Malang," ungkap Sanusi kepada JatimTIMES.com, Kamis (25/4/2024).
Sanusi pun kemudian membeberkan sejumlah jalinan kerja sama yang terjalin antara Pemkab Malang dengan beberapa kementerian. Di antaranya dengan Kementerian Pertahanan RI, Pemkab Malang akan bekerja sama dalam hal peningkatan ketahanan pangan.
Pemkab Malang juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dalam beberapa hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Mulai dari perbaikan dan pelebaran infrastruktur jalan, jembatan hingga pemenuhan air bersih. Selain itu, Pemkab Malang juga berencana akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terkait dengan beberapa hal untuk menunjang pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup di Kabupaten Malang.
Menurutnya, Pemkab Malang bersama seluruh masyarakat Kabupaten Malang telah merasakan banyaknya manfaat ketika sistem otonomi daerah diterapkan. Pasalnya, kesejahteraan dan demokrasi di Indonesia yang menjadi tujuan utama dari penerapan sistem otonomi daerah semakin terjamin.
Hal itu dikarenakan, dengan diterapkannya sistem otonomi daerah di setiap daerah, maka pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin efektif, efisien dan ekonomis.
Pasalnya, urusan pemerintahan dapat dikelola secara bersama-sama, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pemerintah di setiap tingkatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
"Dengan begitu, ada tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mampu mengaktualisasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, akuntabel serta responsif," jelas Sanusi.
Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat akan lebih terasa, ketika sistem otonomi daerah diterapkan. Pasalnya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan kepala daerah melalui Pilkada.
Kemudian, penyusunan peraturan daerah mengenai APBD hingga perencanaan pembangunan daerah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga, pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan, toleransi, kerja sama, solidaritas, serta rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap pembangunan di daerah. Lebih lanjut, penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis, dapat menciptakan daerah yang ramah investor atau investment friendly.
"Sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Sanusi.
