JATIMTIMES - Upaya menyulap eks lokalisasi Gunung Sampan (GS) Kotakan menjadi tempat wisata hiburan karaoke dilakukan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Situbondo. Tujuannya untuk mengubah image negatif tempat tersebut menjadi positif.
Bahkan, untuk itu, Disparpora, DPMPTSP, dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan kelayakan terkait izin dan standardisasi ruang atau room karaoke di Gunung Sampan pada Selasa (23/4/2024) lalu.
Baca Juga : Aturan Lengkap Sebelum dan Saat UTBK-SNBT 2024 Berlangsung Versi Kemendikbud
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Situbondo KH Muhyiddin Khatib mengatakan bahwa hiburan karaoke merupakan hal yang legal berdasarkan undang-undang.
"Karaoke itu kan tempat untuk hiburan dan karaoke itu dapat dilihat oleh semua orang dan dilaksanakan secara terbuka, serta usaha karaoke itu secara hukum legal," ujar KH Muhyiddin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (24/4/2024).
Selain itu, KH Muhyiddin menjelaskan perubahan eks lokalisasi Gunung Sampan menjadi wisata karaoke tersebut bukanlah hal yang mudah. Sebab, upaya untuk mengubah image dari negatif ke positif secara langsung secara sekaligus akan ada kesulitan tersendiri.
"Tahapan perbaikannya, kalau misalnya GS langsung ditiadakan sekaligus, seperti yang saat ini diupayakan, mungkin akan ada tingkat kesulitan tersendiri, di samping itu merupakan pelanggaran etik atau norma Islam. Tetapi jika langsung ditiadakan sekaligus, pasti akan kesulitan," ungkapnya.
Pergantian dari tempat remang-remang menjadi tempat usaha yang lebih terbuka, kata KH Muhyiddin, merupakan bagian dari tahapan memperbaiki keadaan.
Baca Juga : Perumda Jasa Yasa Telusuri Keluhan Warga Bantur Dibentak Petugas Loket Saat ke Balekambang
"Walaupun kami belum diajak bicara secara khusus, kami dalam satu sisi sepakat. Tetapi dengan catatan harus ada edukasi ada konsep yang jelas bahwa karaoke yang diadakan sebagai alternatif itu tidak berbau pelacuran, tidak berbau pelanggaran etik atau norma Islam. Itu yang harus diperketat. Namun jika murni untuk hiburan masyarakat, ya itu wajar-wajar saja, walaupun saya tidak bilang itu benar secara mutlak," ucapnya.
Hingga saat ini, KH Muhyiddin mengungkapkan bahwa pihaknya belum pernah diajak bicara secara langsung dan belum menerima proposal konsep terkait perubahan eks lokalisasi tersebut menjadi wisata karaoke.
"Kalau sampai terjadi pelanggaran etika atau norma Islam serta masih ada kegiatan-kegiatan pelacuran, maka PCNU Kabupaten Situbondo akan tidak setuju secara tegas. Maka dari itu karena kami belum mengetahui konsep dan proposal, sehingga kami akan pelajari dulu," pungkasnya.
