JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran atau perbatasan dengan kabupaten lain.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Dwi Hari Subagyo, Senin (20/2/2023) saat mendampingi Bupati Tulungagung dalam launching RSUD Campurdarat.
Baca Juga : Jawaban Kadis Pendidikan Kabupaten Malang Terkait Wali Murid SD di Wagir Bangun Kelas Swadaya
Menurut Hari, digenjotnya pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Tulungagung dalam meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berupa rehabilitasi jalan ini sebagai prioritas.
"Infrastruktur di pinggiran akan kita genjot sebagaimana visi dan misi bupati," kata Hari.
Daerah yang dimaksud diantaranya di wilayah Kecamatan Ngantru, Karangrejo, Bandung dan Pucanglaban yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak asal dipasang, namun akan dilakukan dengan uji lab agar hasilnya maksimal.
"Kita sekarang menerapkan standar, sebelum kita bangun kita uji lab. Misalnya struktur tanah juga kita lab, apa yang cocok akan digunakan apakah semen atau aspal, sekarang harus diuji lab dahulu," ujarnya.
Untuk pembangunan lokasi bekas longsor di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, menurut Dwi akan kembali dilanjutkan tahun ini. Sedangkan anggaran yang akan dikeluarkan sekitar Rp 1,3 miliar.
"Ini proses, pembangunan akan kita lanjutkan tahun ini," jelasnya.
Baca Juga : Pamenang Disetujui Jadi Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri
Untuk penambalan jalan berlubang yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini, Dinas PUPR mempunyai anggaran sekitar Rp 1 miliar per tahun. "Ini untuk menangani seluruh kecamatan untuk belanja jalan penambalan dan perbaikan pemeliharaan itu," tuturnya.
Untuk tahun ini, Dwi Hari mengatakan sementara anggaran yang dimiliki PUPR ada Rp 73 miliar yang kemungkinan masih akan ada tambahan. "Ini masih ada pergerakan, belum fiks. Kita masih ada (anggaran) sekitar Rp 73 miliar. Ini masih ada penambahan yang dihitung oleh Bappeda, ada Silpa yang akan dimasukkan ke kita atau OPD yang lain," imbuhnya.
