Pemkab Malang Optimis Peningkatan Target Pendapatan Terealisasi, Turut Optimalisasi BUMD

JATIMTIMES - Target pendapatan daerah Kabupaten Malang diperkirakan mengalami kenaikan 2,37 persen dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran 2025. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal mengoptimalkan potensi pendapatan daerah termasuk melakukan optimalisasi akan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib saat menyampaikan jawaban Bupati Malang atas pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Yakni terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2026.

Baca Juga : Dana Rp 50 Juta per RT, Komitmen Pemkot Malang Wujudkan Pemerataan Pembangunan

"Berkaitan dengan perkiraan target pendapatan daerah yang mengalami kenaikan 2,37 persen, menunjukkan bahwa hal ini merupakan wujud optimisme Pemkab Malang terhadap penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026," ujar Lathifah saat menghadiri agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (17/9/2025).

Lathifah menyebut, upaya merealisasikan peningkatan target pendapatan daerah tersebut dapat diwujudkan dengan keseriusan dan komitmen bersama. Meskipun, di satu sisi harus diakui bahwa saat ini persentase pendapatan transfer masih sangat besar. Yaitu mencapai 75,16 persen dari target pendapatan daerah. "Namun, Pemkab Malang akan terus berupaya untuk menggali potensi-potensi pendapatan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi," ujarnya.

Sedangkan langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pemkab Malang untuk merealisasikan target pendapatan daerah tersebut, disampaikan Lathifah, di antaranya dengan turut memaksimalkan pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi BUMD, hingga peningkatan pengawasan.

"Selain itu, juga dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Terutama dalam membayar pajak serta retribusi daerah. Sehingga, kerja keras serta kontribusi dari semua pihak mutlak dibutuhkan," ujarnya.

Lathifah optimis, apabila sejumlah langkah konkret tersebut dapat diupayakan bersama, ke depan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang akan meningkat. "Bahkan, Insyaallah mampu menjadi sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Malang. Sehingga kemandirian daerah juga dapat tercapai," pungkasnya.

Pernyataan yang disampaikan Lathifah tersebut berhubungan dengan adanya Pandangan Umum Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Malang. Yakni terhadap Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun anggaran 2026.

Baca Juga : BI Catat Penjualan Eceran di Kota Malang Rumbuh Positif Dipicu Mamin dan Tembakau

Pada pandangannya, DPRD Kabupaten Malang mendorong Pemkab Malang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Di antaranya ialah mewujudkan optimalisasi akan keberadaan BUMD.

Sementara itu, perkiraan target pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 sebesar Rp 4,9 triliun. Angka tersebut naik 2,37 persen dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2025. Yakni yang hanya sebesar Rp 4,8 triliun.

Rinciannya, PAD sebesar Rp 1,2 atau 24,62 persen dari total target pendapatan; Pendapatan transfer sebesar Rp 3,7 triliun atau 75,16 persen dari total target pendapatan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 11 miliar atau 0,22 persen dari total target pendapatan.

Angka tersebut menunjukkan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang. Artinya, sebagaimana yang telah disampaikan Lathifah, ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Sehingga Pemkab Malang telah menyiapkan sejumlah langkah konkret dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah.