JATIMTIMES – Bupati Sidoarjo H Subandi menegaskan bahwa pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap usulan harus disusun berdasarkan aturan, skala prioritas, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo itu bertujuan menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurut Subandi, pokir DPRD merupakan salah satu bagian penting dalam menjaring aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap usulan perlu dikelola secara tertib dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar program yang dihasilkan memiliki manfaat nyata.
“Melalui sosialisasi ini, kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi, Senin (19/10/2026).
Subandi menjelaskan, penggunaan kamus usulan menjadi acuan untuk menyelaraskan pokir DPRD dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi dan pendampingan antara perangkat daerah dan anggota DPRD juga perlu diperkuat agar setiap usulan dapat dipahami serta diproses sesuai mekanisme yang berlaku melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Subandi meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi secara konsisten sesuai tugas dan kewenangannya. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan tidak berhenti pada tahap pengusulan, tetapi berlanjut hingga perencanaan dan penganggaran program pembangunan.
Subandi juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan agar program pemerintah daerah dapat mendukung upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Sementara, Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala perangkat daerah. Menurut dia, kehadiran unsur legislatif dalam sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.
Adapun dari sisi kelembagaan, tata kelola pokir yang terarah menjadi penting agar aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat ditelaah berdasarkan kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, serta kemampuan anggaran daerah. Namun, setiap usulan tetap harus melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Plt Sekretaris Daerah Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda M. Ainur Rahman mengatakan sosialisasi tersebut mencakup pemahaman tata kelola pokir mulai dari penelaahan usulan hingga integrasinya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan auditor ahli madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Wiratmoko sebagai narasumber. Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap pengelolaan pokir DPRD semakin tertib, terarah, dan sesuai regulasi. Tujuannya, agar aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan secara tepat dalam perencanaan pembangunan dan menghasilkan program yang memberi manfaat bagi warga Sidoarjo.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Rotasi Pejabat Untuk Penguatan Kinerja Aparatur Pemerintah
Baca Juga: Tinjau Rumah Singgah Tunawisma, Wali Kota Blitar Upayakan Perbaikan Bangunan dari Luar APBD