JATIMTIMES - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang menerima audiensi aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dalam audiensi ini, GMNI Jombang mendiskusikan isu-isu sosial di masyarakat.
Kedatangan aktivis GMNI Jombang disambut hangat oleh Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi di kantornya pagi tadi. Audiensi yang digelar Dinsos Jombang ini berlangsung sekitar 1 jam di ruang aula pertemuan.
Pada audiensi kali ini, GMNI Jombang membahas isu-isu sosial yang menjadi program Dinsos Kabupaten Jombang. Mulai dari Sekolah Rakyat hingga ketepatan penerima manfaat bantuan sosial (bansos).
Ketua GMNI Jombang Daffa Raihananta membuka dialog dengan menanyakan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR). GMNI Jombang menilai program tersebut membutuhkan pengawalan yang serius, terlebih Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah penerima awal program tersebut.
"Jombang sebagai penerima awal tentu memiliki tanggung jawab lebih dalam memastikan program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran. Jangan sampai persoalan pendataan justru membuat anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan malah tidak terakomodasi," ujarnya.
Selain itu, GMNI Jombang juga membahas soal ketepatan penerima bansos. Menurut Daffa, masih sering ditemukan warga tidak mampu yang belum menerima bansos karena masuk kriteria desil tinggi.
"Di lapangan ditemukan penerima manfaat yang sejatinya cukup mampu, namun dia menerima bansos dari pemerintah. Sedangkan tidak sedikit juga banyak warga tidak mampu yang malah tidak menerima bansos," ucapnya.
Kedua isu tersebut dijawab secara gambalang oleh Kepala Dinsos Jombang Agung Hariadi. Ia menyampaikan, Sekolah Rakyat kini sudah berjalan dengan maksimal.
Saat ini Sekolah Rakyat sudah menempati bangunan permanen di Desa Tunggorono. Ada sebanyak 270 siswa Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMP.
"Pemkab Jombang menerapkan mekanisme penjaringan yang ketat agar program ini tepat sasaran. Calon siswa diprioritaskan bagi anak tidak sekolah dan anak terlantar. Keluarga desil 1 dan 2, serta non-desil chase khusus (dengan penyesuaian desil sesuai fakta lapangan)," ucapnya.
Sedangkan Agung menyampaikan penerima bansos sudah disesuaikan berdasarkan pengelompokan keluarga pada tingkat kesejahteraan yang tercatat pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau yang akrab disebut desil. Penerima manfaat bansos berada pada desil 1-4.
"Namun, data desil tersebut bisa diperbarui melalui mekanisme pengajuan secara online lewat aplikasi cek bansos. Masyarakat juga bisa mengajukan perbaikan desil secara offline dengan cara datang ke kantor desa atau kelurahan," terangnya.
Baca Juga: 25 Ribu KK di Kota Malang Belum Terverifikasi, DPRD Minta Pemkot Percepat DTSEN
Baca Juga: Pasar Tradisional Tertekan Digitalisasi, DPRD Jatim Minta Pemprov Siapkan Strategi Khusus