JATIMTIMES – Fraksi FPKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026).
Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pelayanan dasar, terutama anjloknya alokasi untuk sektor bantuan sosial (bansos) dan penurunan anggaran pendidikan, di tengah tingginya kenaikan anggaran infrastruktur.
"APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah, melainkan instrumen kebijakan publik. Pembahasan RAPBD 2027 tidak cukup hanya memastikan angka-angkanya sesuai aturan, tetapi harus dipastikan apakah setiap rupiah mampu menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tegas Lilik.
Fraksi PKS menyoroti alokasi anggaran enam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang direncanakan sebesar Rp16,38 triliun atau 59,76 persen dari total belanja daerah. Meski secara total mengalami kenaikan, alokasi per sektor dinilai tidak merata dan justru timpang.
Sorotan utama diarahkan pada Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang diproyeksikan anjlok hingga 89,87 persen. Anggaran bansos yang pada APBD Murni 2026 dialokasikan sebesar Rp149,99 miliar, dalam RAPBD 2027 dipangkas tersisa Rp15,19 miliar atau turun sebesar Rp134,79 miliar.
PKS mendesak kepastian agar pemangkasan ini tidak mengorbankan masyarakat miskin, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.
Selain bansos, anggaran sektor Pendidikan juga mengalami penurunan sebesar Rp249,4 miliar (2,90 persen) dari APBD Murni 2026 menjadi Rp8,36 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR/Infrastruktur) yang justru melonjak tajam 57,79 persen atau naik sebesar Rp612,7 miliar menjadi Rp1,67 triliun. Sementara itu, anggaran Kesehatan cenderung stagnan hanya naik Rp2,48 miliar (0,04 persen).
"Kami meminta penjelasan Pemprov Jatim mengenai penyebab penurunan anggaran pendidikan ini. Pemprov harus memastikan penurunan alokasi tersebut tidak mengurangi kualitas maupun pemerataan layanan pendidikan di Jawa Timur," ujar Lilik.
Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp26,40 triliun. Fraksi PKS mencatat adanya penurunan pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp174,71 miliar. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp62,59 miliar belum cukup menutup celah penurunan transfer tersebut.
PKS mengkritik struktur PAD yang masih terlampau dominan bergantung pada Pajak Daerah. Padahal, target Retribusi Daerah justru mengalami penurunan sebesar Rp4,9 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2026, di saat Pemprov menggembar-gemborkan strategi optimalisasi aset menganggur (idle asset).
"Pemerintah Daerah harus membeberkan secara transparan data Barang Milik Daerah, mana saja yang tergolong idle asset, serta berapa potensi pendapatan yang bisa dihasilkan," tambah legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.
Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PKS menilai kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih minim, yakni hanya tumbuh 0,39 persen dari Perubahan APBD 2026.
PKS mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tingkat pengembalian investasi (return on investment) pada seluruh BUMD serta transparansi risiko pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT BPR Jatim untuk Program Kredit Sejahtera.
Mengenai penanganan bencana, Fraksi PKS meminta alokasi penanganan desa rawan kekeringan dijadikan program mitigasi dan ketahanan air secara permanen, bukan sekadar respons darurat saat bencana terjadi. PKS juga mempertanyakan penurunan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 52,68 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Fraksi PKS mengingatkan agar asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,5 triliun yang digunakan untuk menutup defisit anggaran benar-benar realistis dan terukur agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di kemudian hari.
Baca Juga: Suwandy DPRD Jatim Siap Kawal Usulan Buruh soal Perda Perlindungan THR
Baca Juga: Pasar Gadang Berbenah, Ribuan Lapak Disiapkan Jadi Aset Pemkot Malang