Insiden Keracunan MBG Sidoarjo: DPRD Jatim Duga Ada Pelanggaran SOP, Dorong Perketat Pengawasan

JATIMTIMES — DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden dugaan keracunan masal yang menimpa ratusan anak akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026).

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyinyalir adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasional (standard operating procedure/SOP) dalam  pengolahan maupun pendistribusian makanan oleh pihak penyedia.

Baca Juga : P-APBD 2026, Banggar DPRD Jatim Desak Pemprov Benahi Serapan dan Ketimpangan

Ia menyatakan bahwa peristiwa yang melanda santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam dan siswa di 19 lembaga pendidikan se-Kecamatan Tanggulangin tersebut menjadi peringatan keras untuk memperketat fungsi pengawasan serta evaluasi di lapangan.

"Efektivitas program yang baik ini tentu menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring, maupun evaluasi," ujar Cahyo kepada awak media usai rapat p⁸aripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (2/9/2026).

Ia menegaskan, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan implementasi amanah konstitusi yang sangat baik. Namun, pengawasan ketat di tingkat tapak wajib dilakukan agar aspek keamanan pangan bagi penerima manfaat tetap terjamin.

Diketahui, ratusan korban mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi paket MBG berisi nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu bali, tumis buncis, serta buah apel. Cahyo menilai ada tahapan prosedur yang terlewat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah selaku pemasok utama.

"Sejatinya, ketika kita berbicara SOP yang sudah ditetapkan BGN (Badan Gizi Nasional), itu betul-betul melahirkan produk yang tidak hanya bergizi, tetapi berkualitas dan baik rasanya. Ketika ada kejadian seperti ini, pasti ada salah satu SOP yang tidak dilakukan oleh pihak SPPG," tegas legislator asal Dapil Surabaya tersebut.

Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jatim mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran SPPG di Jawa Timur, khususnya SPPG Kalitengah, agar membenahi proses dari hulu ke hilir—mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, penyiapan masakan, hingga rantai distribusi.

Baca Juga : Terungkap Penganiayaan Anak oleh Ibu Kandung dan Kekasihnya, Korban Dibanting hingga Diikat

Di tengah keprihatinan atas insiden ini, DPRD Jatim menyampaikan apresiasi atas kesigapan penanganan darurat bagi 566 korban yang terdata hingga Rabu (2/9/2026) siang.

Cahyo menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, forkopimda, tim medis rumah sakit, serta pihak pengasuh pesantren yang dinilai cepat dan tenang dalam mengarahkan para santri serta siswa untuk mendapatkan penanganan medis terukur.

"Kami berharap kejadian ini bisa menjadi pengingat bagi seluruh pihak pelaksana SPPG di Jawa Timur untuk terus menjaga standarisasi SOP. Bukan hanya pada produk akhirnya, melainkan juga pada seluruh pelaksanaan proses menuju produk tersebut," pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra ini.