JATIMTIMES - Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama sejumlah ketua fraksi menemui massa aksi demo yang dilakukan pada Jumat (28/2/2025). Mereka menemui massa aksi yang menginginkan masuk kedalam Gedung DPRD Kota Malang.
Amithya sebelum menemui massa aksi lebih dulu mempelajari isi tuntutan mereka. Karena ada sekitar 11 tuntutan yang disampaikan massa aksi.
Baca Juga : Perjuangan Belum Usai, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Kota Malang
“Untuk masalah tuntutan PKL, yang jelas kami sudah berkoordinasi dengan PKL, sudah rapat bersama dan menampung aspirasi untuk mencari solusi,” kata Amithya.
Tak hanya itu, Amithya juga memberikan komentar tuntutan massa aksi terkait UMKM. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Pemkot Malang melindungi dan memberi stimulus terhadap pelaku UMKM.
“Kami sudah punya komite yang menangani UMKM. Mereka untuk bekerja dan memfasilitasi untuk mengatur pendaftaran hingga pendampingan sampai akses pendanaan,” kata Amithya.
Amithya pun menyadari bahwa ada lebih dari 8000 UMKM yang ada di Kota Malang. Namun pihaknya hanya bisa mendampingi sekitar 8000 UMKM.
“Kami tahu di Kota Malang ada lebih dari 8000 UMKM. Tapi kemampuan anggaran kami saat ini hanya bisa mendampingi 8000 UMKM,” imbuh Amithya.
Baca Juga : Barisan Pemuda Sampang Dukung Dewan Usut Penganan Kasus Dana Desa
Sementara itu, untuk tuntutan yang lain, Amithya mengaku hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga ia tidak bisa memberikan keterangan secara lengkap.
Sementara itu, tuntutan lainnya seperti contoh kesejahteraan buruh honorer, Amithya mengaku hal itu telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai ketua komisi D pada periode sebelumnya. Bahkan ia meminta kepada mahasiswa untuk melakukan pengecekan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.
“Tahun ini kami mendorong dan telah dianggarkan untuk intensif guru paud. Dianggarkan satu juta per bulan, silahkan di cek. Itu diusulkan saat saya masih jadi ketua komisi D periode sebelumnya. Dan itu telah terlaksana,” beber Amithya.