Nur Alim MA (Sekum DPD IMM Jawa Timur)
Nur Alim MA (Sekum DPD IMM Jawa Timur)

MALANGTIMES - Semua agama sepakat bahwa berdamai , kasih sayang, empati, dan saling menghargai adalah sikap yang harus nampak dan terasa di tengah perbedaan keyakinan yang bisa dikata terlalu mencolok. Hadirnya konflik kekerasan di beberapa penjuru dunia tentu membuat masyarakat beragama menjadi geram, sedih dan dilanda rasa dilematis yang teramat mendalam. 

Semua bertanya, bagaimana mungkin kedamaian yang seringkali dijadikan cita luhur kemanusiaan hilang begitu saja. Fakta paling menyakitkan adalah, agama dituding menjadi penyebab utama. Banyak kelompok agama yang bertindak mengatasnamakan agama untuk melakukan pembenaran atas tindakan kekerasan. Padahal dibalik itu semua, ada faktor lain yang  menyebabkan timbulnya konflik kekerasan. Mulai dari kepentingan kelompok, kekuasaan, dan ekonomi yang diperebutlan karena nilai dasar hidup bermasyarakat tidak dijalankan, yaitu keadilan. 

Johan Galtung mengatakan bahwa adanya ketidakadilan membuat sebuah sistem struktur maupun kultur menyulitkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (human needs) sehingga muncullah perlawanan yang berujung pada konflik kekerasan.

Menurut Buya Syafi'i Ma'arif, tidak adanya keadilan yang diterapkan dikehidupan masyarakat akan menjadi pemantik munculnya gerakan-gerakan radikal yang merugikan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa penyebab utama munculnya konflik kekerasan adalah ketidakadilan. Kelompok-kelompok radikal-terorism pun muncul karena tidak merasakan keadilan dari berbagai pihak, khususnya penguasa. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya pemerintah banyak menutup ruang-ruang dialog bagi mereka sehingga satu-satunya cara untuk bergerak adalah dengan jalan kekerasan. 

Lalu, mengapa agama yang dimunculkan sebagai faktor utama dari setiap konflik kekerasan? Atau mengapa simbol-simbol keagamaan yang sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu terlihat biasa kini bertransformasi menjadi simbol yang menakutkan?

Isu Agama Biayanya Murah
Agama diisukan sebagai penyebab utama munculnya konflik kekerasan karena memiliki biaya murah. Para elit tidak perlu jor-joran mengeluarkan uang untuk membiayai setiap aksi untuk memuluskan kepentingannya. Cukup dengan doktrin agama yang ditafsirkan secara semena-mena agar masyarakat mau bergerak dengan dalih membela agama yang mereka anut. Faktanya, dengan agama banyak kelompok yang akhirnya berbondong-bondong melancarkan aksi yang sejatinya tidak sejalan kultur dan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Sebut saja aksi 212 yang berjilid-jilid itu, dan berujung pada ijma' ulama yang secara sepihak memutuskan sebuah perkara politik dengan dan atas pembenaran agama tanpa melihat kelompok lain seperti Muhammadiyah dan NU.

Secara sepintas mungkin tidak ada satupun konflik kekerasan yang muncul. Namun, realitanya dengan aksi itu banyak orang-orang yang dengan percaya diri dan tanpa sedikitpun rasa bersalah melancarkan aksi kekerasan secara verbal, khususnya dimedsos.Tuduhan sekuler, liberal, dan kafir menjadi label dalam memandang perbedaan pandangan. Nilai intelektualisme seketika hilang dan berganti menjadi jalan untuk ikut tanpa tahu apapun maksud dan tujuan dari konflik yang muncul. Maka, masyarakat sejatinya banyak yang menjadi korban kepentingan politik.

Tidak jauh berbeda dengan kekacauan yang terjadi di negara-negara lain. Islam seringkali diasosiasikan dengan teroris, kekerasan dan agama yang tidak berkemanusiaan. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal yang bermunculan berasal dari kalangan muslim. Cita-cita mewujudkan negara Islam menjadi narasi utama setiap tragedi kekerasan seperti pembunuhan, pengeboman dan perang. 

Pada akhirnya, di mata dunia Islam tercoreng dan dicap sebagai agama radikal. Simbol agama pun mulai dilarang, dengan kondisi ini kita tentu tidak bisa beragama dengan bebas sesuai dengan keyakinan. Undang-Undang Dasar pasal 28 dan 29 tentang kebebasan menjalankan agama tentu tereduksi. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaat untuk memuluskan kepentingan kelompok elit dalam perebutan kekuasaan. Ditengah keterpurukan Islam, mereka hadir sebagai pahlawan untuk mengajak umat bersatu melakukan perlawanan. Namun perlawanan yang salah sasaran karena objeknya adalah lawan politik mereka. Oleh mereka, agama difungsikan sebagai alat menggerakkan massa untuk menjatuhkan populasitas lawan politik dan sekaligus menaikkan popularitas diri mereka sendiri. 

Bacaan al-qur'an menjadi materi untuk menghinakan bahkan menjatuhkan lawan politik. Prilaku-prilaku beragama jadi sasaran dengan anggapan hal itu merupakan pencitraan diri agar diterima masyarakat. Masyarakat dipaksa untuk menjadikan agamanya sebagai senjata menjatuhkan pribadi orang lain, bahkan ayat tidak jarang muncul sebagai alat pembenaran yang sekaligus berubah menjadi alat menjelek-jelekkan orang lain. Disisi lain, kelompok yang merasa memiliki paham yang sama ikut berpartisipasi mengobarkan jalan kekerasan agar dianggap membela agama yang mereka anut dari ketertindasan.

Bergama Dengan Prinsip Moderasi
Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) berujar bahwa pentingnya nilai moderasi dalam bergama merupakan pangkal menumbuhkan dan mengeksplorasi ajaran agama yang damai dan teduh. Moderasi agama adalah jalan tengah yang mengedapankan nilai keadilan, di mana bergama atau berprilaku sesuai dengan porsi yang telah ada. Tidak ada intrik untuk melebihkan atau mengurangi sebuah ajaran sebagaimana yang banyak terjadi di era saat ini. Dengan moderasi agama, kita akan menjalankan agama sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammadid kepada kita. KH. Mustafa Bisri menganalogikan bahwa moderasi agama ibarat perintah makan dan minum tanpa harus berlebih-lebihan (Al-A'raf : 31). Kita tentu tahu bahwa radikalisme agama, atau konflik kekerasan yang banyak terjadi karena adanya prilaku berlebihan sehingga mereduksi nilai keadilan sebagai pondasi utama bermasyarakat. Agama dalam hal ini juga tentu harus dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan prilaku yang berujung pada konflik.

Agama yang tidak dijalankan dengan adil akan membuat agama itu menjadi dagangan untuk mengelabui fakta yang ada. Oleh sebab itulah, ketika agama diangkat sebagai isu yang menyebabkan kekacauan akan serta-merta dibenarkan tanpa pengetahuan dan proses dialog terlebih dahulu. Agama hanya akan dikooptasi sebagai barang untuk membenarkan segala tindakan yang dilakukan, sehingga banyak kelompok yang memiliki kepentingan menjadikan agama sebagai pendorong untuk menimbulkan kekacauan demi tercapainya sebuah kepentingan. Pilpres 2019 adalah contoh betapa mirisnya agama diposisikan sebagai dagangan politik praktis. Toh, pada ujungnya yang merasa tersakiti adalah kelompok-kelompok yang berjuang atas nama agama itu sendiri. 

Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan agama sebagai sebuah ajaran yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap konflik yang muncul bisa menemukan penyelesaian. Agama harus dijadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan ketertindasan agar konflik kekerasan tidak terus muncul. Sekali lagi, fungsi agama adalah untuk mencerahkan kehidupan manusia. Bukan sebagai komiditas murah yang diperjualbelikan untuk dijadikan alat memuluskan kepentingan.

 

Oleh: Nur Alim MA (Sekum DPD IMM Jawa Timur)