Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dampak kemunculan virus Corona atau Covid-19 di Kota Malang sangat terasa. 

Mulai dari kebutuhan fasilitas alat kesehatan bagi petugas medis hingga perekonomian yang menurun dari pengusaha.

Upaya mengatasi imbas Covid-19 tersebut sempat dilakukan dengan pembuatan surat edaran (SE) Wali Kota Malang tentang imbauan kepada seluruh perbankan dan pengusaha di Kota Malang agar memberikan bantuan dalam penanganan Covid-19 nomor 338/974/35.73.133/2020.

Bantuan tersebut dapat berupa Alat Pelindung Diri (APD) seperti hand sanitizer, cairan disinfektan, sembako serta barang lainnya yang dibutuhkan dalam pencegahan penanganan Covid-19.

Harapannya, agar masyarakat terdampak bisa terpenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Namun, baru 3 hari surat itu diedarkan tepatnya pada 30 Maret 2020 lalu, imbauan itu dicabut.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan pencabutan imbauan tersebut karena ada kekhawatiran akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. 

Dengan dalih, meminta sumbangan yang mengatasnamakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Kekhawatiran aja nanti disalahartikan orang. Karena sifatnya ini kan orang yang minta sumbangan nanti ada yang mengatasnamakan pemerintah dan lain sebagainya. Daripada itu dipakai alat oleh orang-orang itu, " ujarnya kepada MalangTIMES, sore ini (Jumat, 3/4).

Pencabutan tersebut dikeluarkan melalui SE Wali Kota Malang nomor 338/005/35.73.100/2020 dimulai sejak 2 April 2020. 

Dinyatakan, untuk menghindari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab maka perihal imbauan itu dicabut dan tidak berlaku.

Ia menjelaskan, tidak ada maksud lain dipembuatan pencabutah SE imbauan tersebut.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Pihaknya juga merasa, apabila memang ada warga atau siapapun yang ingin membantu masyarakat terdampak atau pemberian fasilitas alat kesehatan untuk dilakukan secara suka rela tanpa harus melalui instruksi pemerintah.

"Ya monggo melakukan itu (pemberian bantuan atau aksi sosial). Kalau hanya menyampaikan, tanpa harus diinstruksikan seakan-akan ada gimana ya menyuruh soal kemanusiaan. Jadi inisiatif sendiri saja soal memberikan bantuan ini," tandasnya.