Fraksi PKS DPRD Kota Malang saat menyalurkan bantuan alat kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan keliling Kecamatan di Kota Malang. (Foto: Dokumentasai Fraksi PKS)
Fraksi PKS DPRD Kota Malang saat menyalurkan bantuan alat kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan keliling Kecamatan di Kota Malang. (Foto: Dokumentasai Fraksi PKS)

MALANGTIMES - Merebaknya virus corona atau covid-19 turut berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Kota Malang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengeluarkan kebijakan dalam menangani pencegahan penyebaran penularan Covid-19. Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan Dunia Usaha dalam Menghadapi Covid-19.

Beberapa tempat usaha memang mulai dibatasi, baik dari jam operasional hingga pembelian makanan.  Pembelian makanan diminta untuk take away atau dibawa pulang dan tidak diperbolehkan makan di tempat. Pembatasan dilakukan karena tidak sedikit masyarakat yang profesinya bergantung pada upah harian.

Karena itu, Fraksi PKS DPRD Kota Malang mengimbau beberapa hal kepada Pemkot Malang untuk mencarikan solusi bagi para pengusaha terdampak.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menyatakan, terkait dengan SE Wali Kota Malang Nomor 07, setidaknya Pemkot Malang melakukan pendataan terhadap masyarakat kecil yang terdampak langsung penurunan perekonomiannya imbas dari pembatasan aktivitas masyarakat selama tanggap darurat covid-19 di Kota Malang.



"Seperti pedagang kaki lima (PKL), penjual kantin sekolah, petugas kebersihan, pekerja harian, buruh lepas dan karyawan toko. Kami minta didata. Kemudian memberikan bantuan berupa sembako dan bahan pangan lainnya kepada masyarakat terdampak selama aktivitas ekonomi dan sosial belum bisa berjalan secara normal," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/3).

Lebih lanjut, Trio Agus menambahkan Pemkot Malang sebaiknya juga menyediakan kebutuhan logistik bagi relawan dan masyarakat yang menbantu tim tanggap darurat dalam memberikan penanganan pencegahan penyebaran covid-19.

"Membangunkan dapur umum untuk kebutuhan logistik relawan. Kemudian menjamin juga ketersediaan bahan pangan dan obat-obatan di Kota Malang selama masa tanggap darurat berlangsung," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik menambahkan, Pemkot Malang juga harus memberikan pemulihan perekonomian bagi warga terdampak, terutama bagi yang mengalami masalah keuangan agar terhindar dari jeratan rentenir. Bahkan, bila diperlukan anggaran lebih, diadakan pergeseran anggaran untuk menghadapi covid-19.

"Selain mendata masyarakat untuk pemulihan perekonomian itu, pemerintah sebaiknya juga memberikan stimulus atau tambahan modal untuk pengusaha-pengusaha kecil. Seperti pedagang cilok, mlijo, warung-warung kecil agar terhindar dari rentenir. Bila diperlukan, pemerintah bisa melakukan penggeseran anggaran untuk menghadapi covid-19," tandasnya.