Fraksi PKS DPRD Kota Malang saat meninjau Posko Tanggap Corona di Balaikota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Fraksi PKS DPRD Kota Malang saat meninjau Posko Tanggap Corona di Balaikota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - strong>MALANGTIMES - Langkah dan antisipasi penyebaran penularan virus Corona atau Covid-19 terus dilakukan pemerintah, tak terkecuali di Kota Malang.

Terlebih saat ini Kota Malang masuk dalam zona merah kasus Covid-19, yang mana hal itu menjadikan daerah semakin waspada. 

Selain memberlakukan libur selama 14 hari bagi siswa-siswi sekolah, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga telah membatasi akses keramaian.

Beberapa tempat bahkan dilakukan penertiban bagi yang masih membuka akses kunjungan dengan banyak massa.

Namun, kebijakan tersebut rupanya dinilai fraksi PKS DPRD Kota Malang belum maksimal. 

Sebab, masih banyak ditemui masysrakat yang memanfaatkan momen kebijakan dengan keluar rumah untuk berlibur.

Padahal, kebijakan itu harusnya menjadikan diri selalu waspada dengan tetap berdiam diri di rumah sebagai langkah pencegahan penyebaran penularan Covid-19 itu.

"14 hari bukannya mereka di rumah malah dipakai untuk liburan, dipakai untuk berkeliaran mumpung liburan. Maka di sini perlu ada edukasi, kalau edukasinya jalan, sosialisasi jalan pastinya 14 hari itu digunakan oleh masyarakat untuk tinggal di rumah," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman.

Menurut dia, langkah Pemkot Malang dalam memberlakukan kebijakan itu harus berjalan beriringan dengan sosialisasi di masyarakat.

Karena, bukan tidak mungkin selama ini masyarakat ke luar rumah disebabkan oleh minimnya informasi berkaitan dengan Covid-19 itu.

"Seharusnya Pemkot Malang lebih sistematis cara kerjanya. Bagaimana agar warga ini nawas diri, terlebih sudah ditetapkan menjadi salah satu kota zona merah. Jadi, kita ingin Pemkot bekerja keras untuk melakukan sosialisasi, karena ternyata kebijakan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif akhirnya mendal (tak dilakukan)," imbuhnya.

Dalam hal ini, ia berharap Pemkot Malang memanfaatkan kolaborasi pentahelix (Akademisi, Pengusaha, Komunitas, Pemerintahan dan Media) baik melalui media sosial maupun media pemberitaan untuk mengedukasi masyarakatnya.

Sebab, jika hal itu hanya berada di lingkup Camat dan Kelurahan saja masih dirasa kurang memadai. 

Sehingga, harapannya informasi mengenai Covid-19 bisa terserap maksimal kepapa seluruh masyarakat hingga tingkat RT dan RW.

Dengan begitu, penerapan jarak sosial atau social distancing dalam mencegah penyebaran virus Corona benar-benar dijalankan oleh warga di Kota Malang ini. 

Bagaimana tim Satgas Corona mengoptimalkan penyebarluasan informasi tersebut ke masyarakat.

"Pastikan seluruh masyarakat Kota Malang ini mendapatkan informasi yang valid tentang Covid-19. Kalau cuma pak lurah atau pak camat yang keliling nggak efektif. Kita perlu sosialisasi yang teredukasi, jadi masyarakat akan sadar sendiri. Bahwa, ini perlu dihindari dengan social distancing. Sehingga mereka berusaha juga untuk melakukan itu," tandasnya.