Pemerintah terpaksa akan mengambil kebijakan realokasi DD untuk hadapi virus Corona (Ist)
Pemerintah terpaksa akan mengambil kebijakan realokasi DD untuk hadapi virus Corona (Ist)

MALANGTIMES - Sebaran virus Corona terus merambah berbagai provinsi di Indonesia. Pasien positif Corona, orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) terus bertambah.

Untuk mencegah sebaran virus Corona ini pula berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Tak terkecuali terkait rencana realokasi Dana Desa (DD) tahun 2020. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui telekonferensi, beberapa waktu lalu, yang menyampaikan telah mengidentifikasi dana senilai Rp 56 triliun hingga Rp 59 triliun DD untuk dialihkan dalam upaya penanganan dan pencegahan Corona.

"Ada dana yang bisa direalokasikan membantu masyarakat untuk penanganan Covid-19," ucapnya.

Rencana realokasi DD yang total nilainya tahun 2020 sebesar Rp 850 triliun untuk seluruh desa di Indonesia, juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Realokasi DD inilah yang nantinya juga bisa jadi bagian dalam pencegahan masif di tingkat perdesaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa (pemdes).

"Kebijakan ini terpaksa dilakukan pemerintah karena sebaran dan penularan Covid-19 terbilang cepat. Ada lima wilayah di pulau Jawa yang diprioritaskan jadi penerima realokasi DD," ujar Sri Mulyani.

Lima wilayah di pulau Jawa yang dianggap mempunyai risiko tinggi penularan Corona adalah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Terpisah, Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, juga membenarkan adanya kebijakan itu.

Dirinya menyebut, Presiden Joko Widodo meminta penggunaan DD untuk mencegah penyebaran pandemi virus Corona di desa.

"Secara eksplisit dana desa bisa digunakan untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial masyarakat," ucapnya yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 Tahun 2019.

Taufik melanjutkan, bahwa untuk merealisasikan kegiatan itu nantinya akan dipimpin oleh kepala daerah masing-masing yang notabene ketua pelaksana gugus tugas penanganan Corona.
Tak hanya realokasi DD untuk pencegahan virus Corona, lanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta ke seluruh desa penggunaan DD bisa juga sebagai amunisi gerak ekonomi masyarakat. Yakni, melalui skema giat padat karya tunai (PKT) yang sejak tahun lalu telah diberlakukan.

Prioritas DD untuk PKT ini didasarkan Corona secara langsung juga berdampak pada pelemahan ekonomi masyarakat. Sehingga, bila DD pemdes telah dicairkan maka pemerintah meminta skema upah pekerja dibayar harian.
"Ini untuk menjaga ekonomi masyarakat yang semakin sulit," ujar Taufik.

Di Kabupaten Malang sendiri, Pemkab Malang dari beberapa informasi yang diterima wartawan, sedang menyusun skema terkait adanya realokasi DD untuk pencegahan virus Corona.

Dimana, direncanakan akan ada perubahan formatur belanja dari DD yang sudah ditetapkan dalam APBDesa 2020. Untuk direalokasi ke kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan pandemik Corona di wilayah kedua terluas di Jatim ini.