George da Silva Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang (dok MalangTimes)
George da Silva Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) telah merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada serentak 2020, beberapa waktu lalu.
Dalam indeks tersebut, Bawaslu memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan mulai dari tinggi, sedang dan rendah.

Hasilnya, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang. Sementara, penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Di Kabupaten Malang sendiri, tingkat kerawanan Pilkada 2020 dengan merujuk di tahun 2019 lalu masih dalam kategori sedang dengan nilai 49,17. Nilai itu tidak masuk dalam zona merah atau IKP tinggi seperti Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Jember dan Banyuwangi.

Hal ini dipertegas oleh George da Silva Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang. Pria dengan kepala plontos ini menyebut pihaknya masih terus mempelajari IKP Kabupaten Malang.

"Kita masih terus pelajari. Mungkin sepekan ke depan bisa kita umumkan ke publik. Tapi, secara umum hampir sama dengan tahun lalu, yaitu masuk kategori sedang," ucapnya ke wartawan, Senin (9/3/2020).

George melanjutkan, pihaknya saat ini masih melakukan berbagai tahapan untuk merumuskan sejauh mana tingkat kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Malang. Misalnya, dengan pemetaan di 33 kecamatan yang baru terselesaikan sekitar 13 kecamatan.

Tahapan lainnya adalah sosialisasi secara menyeluruh terkait berbagai hal untuk mengantisipasi timbulnya pelanggaran Pilkada. Bawaslu Kabupaten Malang akan memfokuskan pada dimensi konteks sosial politik, khususnya terkait indikator netralitas aparat sipil negara (ASN) yang menjadi faktor dominan memunculkan kerawanan dan pelanggaran Pilkada 2020.

"Salah satu yang kita fokuskan terkait netralitas ASN. Ini yang kita seriusi dan akan kita beri sosialisasi secara berjenjang. Baik untuk Polri dan TNI hingga seluruh kepala desa (Kades)," ujarnya.

Pernyataan George selaras dengan rilis yang disampaikan Bawaslu dengan merujuk pada penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu dan berpotensi kembali terjadi.

Tahun lalu, indikator dimensi konteks sosial politik tentang netralitas ASN masih dominan sebagai potensi kerawanan tertinggi. Yakni, terdapat di 167 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020. 

Di bawahnya ada indikator pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa kampanye (di 136 kota). Indikator berikutnya adalah perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan/kabupaten-kota/provinsi (119 kabupaten/kota), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa tenang (109 kabupaten/kota), dan putusan KASN terkaitan ketidaknetralan ASN (109 kabupaten/kota).

George menegaskan, potensi-potensi pelanggaran di dimensi sosial politik selalu terbuka dan bisa terjadi di Kabupaten Malang.

"Karena itu kita akan segera lakukan sosialisasi ke seluruh ASN. Dari tingkat OPD, TNI/Polri, hingga Kades. Rencananya minggu-minggu depan ini," ucapnya.

Setelah sosialisasi, lanjutnya, Bawaslu akan segera melakukan berbagai tindakan sesuai aturan bila didapatkan adanya pelanggaran berupa tak netralnya ASN dalam Pilkada 2020.
 

"Kita tindak nanti bila seluruh sosialisasi sudah kita lakukan. Jadi kita imbau ASN tetap netral nantinya dalam Pilkada," tandas George.