HM Sanusi (baju batik warna kuning) saat mendapatkan pengawalan dari anggota Banser ketika dirinya menghadiri agenda rapat di DPC PDIP Kabupaten Malang (Foto: Ashaq Lupito / MalangTIMES)
HM Sanusi (baju batik warna kuning) saat mendapatkan pengawalan dari anggota Banser ketika dirinya menghadiri agenda rapat di DPC PDIP Kabupaten Malang (Foto: Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menjelang kontestasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Malang, sosok HM Sanusi memang sering menjadi sorotan. 

Setelah menuai beragam komentar terkait perpindahannya dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ke PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, kali ini sosok petahana itu kembali menjadi sorotan usai menghadiri agenda rapat di kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDIP Kabupaten Malang, Rabu (4/3/2020). 

Pasalnya, pria yang sudah dipastikan maju sebagai calon Bupati Malang periode 2020-2025 ini, datang ke kantor DPC PDIP dengan mendapatkan kawalan khusus dari anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

”Bukan atas nama pribadi, tapi kami memang mendapat tugas untuk melakukan pengawalan (Sanusi ke kantor DPC PDIP Kabupaten Malang),” ucap rombongan anggota Banser dengan kompak, ketika ditemui wartawan di sela agenda pengawalan Sanusi ke kantor DPC PDIP Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, sesaat setelah mengawal Sanusi, rombongan anggota Banser juga nampak menghadiri agenda makan bersama pengurus dan kader partai berlogo banteng tersebut. Padahal saat agenda makan bersama di salah satu rumah makan yang ada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang itu, Sanusi tidak menghadiri agenda tersebut.

Terpantau, usai mendatangi rapat di DPC PDIP Kabupaten Malang, pria yang saat ini menjabat sebagai Bupati Malang tersebut pamit undur diri dan tidak mengikuti agenda makan bersama yang ditawarkan oleh kader PDIP.

Setelah menyempatkan diri untuk foto bersama, anggota Banser terus mengawal Sanusi sebelum akhirnya calon Bupati Malang itu masuk kedalam mobil, dan bergegas meninggalkan “kandang banteng” yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut.

Pengakuan anggota Banser yang menuturkan jika mereka mendapat tugas untuk mengawal agenda politik ini, menuai kritikan dari Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Malang, dr Umar Usman.

”Akan kita telusuri, secara permintaan ada, secara perintah dari komandan ada, itu memang sah. Tapi sepertinya kurang elok, jadi ada etika yang perlu dan harus dipegang bersama,” ucap Umar.

Meski terkesan menyayangkan kejadian janggal tersebut, namun Umar belum bisa memastikan jika akan ada sanksi tegas untuk para anggota Banser yang terbukti terlibat dalam agenda politik tersebut. ”Belum ada sanksi, masih akan kita dalami. Mudah-mudahan tidak terulang lagi,” imbau Umar.

Di sisi lain, Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Malang, Ali Ahmad, memilih enggan memberikan komentar jauh akan adanya pengawalan yang dilakukan anggota Banser kepada calon pesaingnya dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Malang 2020.

Kendati demikian, politisi yang akrab disapa Gus Ali ini mengklaim jika hubungan PKB dengan NU selama ini memang berjalan harmonis. Namun, untuk tindak lanjut akan adanya anggota Banser yang mengawal Sanusi, pihaknya mengaku memasrahkannya kepada pengurus NU. 

”Itu (Sanusi dikawal Banser) saya belum tahu, coba nanti saya lihat dulu,” ucap Gus Ali sembari mengatakan jika pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus NU Kabupaten Malang.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kritikan pedas terkait pengawalan Banser kepada Sanusi ini, juga sempat terlontar dari sosok Mujib Idris yang mengaku sebagai Instruktur Nasional Banser, Kabupaten Malang.

”Situasi politik di Kabupaten Malang memang semakin memanas, kalau mau berpolitik kami persilahkan. Tapi NU dan Anshor jangan dibawa-bawa,” tegas Mujib yang mengaku juga pernah menjabat sebagai Komandan Provos Banser, Jawa Timur ini.

Menurutnya, adanya pengawalan Banser saat Sanusi menghadiri agenda politik tersebut sudah melenceng dari marwah lembaga Banser, terutama NU Kabupaten Malang. ”Saya sangat menyayangkan hal itu (Sanusi dikawal Banser), mohon jangan bawa-bawa nama Banser. Kalau pakai uniform (seragam) jangan kawal siapapun calon bupati di Kabupaten Malang,” lugasnya.

Lantaran dianggap telah menciderai marwah NU, Mujib bakal berkoordinasi dengan Korwil untuk segera memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam pengawalan anggota Banser ke lingkup politik.

”Saksinya bisa keluar dan harus dicabut keanggotaannya jika memang terlibat politik. Kami akan segera melaporkannya ke Korwil agar bisa dicabut keanggotaannya sebagai Banser,” ungkap Mujib sembari mengatakan jika keputusan yang akan diambilnya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART.

Selain itu, Mujib mengaku juga bakal menelusuri asal muasal dikerahkannya anggota Banser untuk mengawal Sanusi saat menghadiri agenda intern partai politik tersebut. Bahkan, jika terbukti menyimpang pihaknya juga bakal melaporkan komandan yang memberikan mandat dan dianggap telah menciderai marwah Banser itu sendiri.

“Kalau mendukung salah satu pihak, silahkan mundur dari Ansor, silahkan keluar. Saya tidak melarang pengurus Banser untuk berpolitik, silahkan saja asal jangan membawa identitas Banser. Minta saja pengawalan secara pribadi ke calon yang didukung, jangan melibatkan Banser,” kecam Mujib saat ditemui wartawan media online ini.

Sementara itu, Sanusi terkesan memilih untuk menanggapi santai akan adanya pengawalan anggota Banser saat dirinya menghadiri agenda Rapat di DPC PDIP Kabupaten Malang beberapa waktu lalu itu.

Sanusi mengaku jika hal tersebut terkesan masih dalam batas wajar. Dia berdalih, sebelum aktif terjun ke kancah politik seperti saat ini, dirinya memang aktif sebagai pengurus Ansor.

Bahkan pria yang akrab disapa Abah Sanusi ini, menuturkan jika dirinya juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Ansor Cabang Kabupaten Malang. ”Ya, kalau Banser kawal saya itu bagian dari kebersamaan,” ujar Sanusi.