Bupati Malang Sanusi dan Didik Gatot Subroto saat di acara Gema Desa di Tumpang. (Humas Pemkab Malang for MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi dan Didik Gatot Subroto saat di acara Gema Desa di Tumpang. (Humas Pemkab Malang for MalangTimes)

MALANGTIMES - Angin segar bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang diusung PDI Perjuangan, yakni Sanusi dan Didik Gatot Subroto, datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, Sanusi tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai bupati Malang walau dalam masa kampanye pilkada nantinya. 

Hal ini termaktub dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Namun, perihal ini juga sempat menjadi ramai saat Pilpres 2019 lalu.

Artinya, Sanusi pada masa kampanye diperbolehkan untuk tidak mengambil cuti. Walau demikian, Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menegaskan bahwa tak diambilnya cuti bukan berarti calon petahana bisa bebas melakukan kampanye.

"Ada batasan-batasan yang harus tetap dipatuhi. Bila memang tak ambil cuti, tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai bupati, misal kunjungan ke desa-desa, tanpa ada kandungan kampanye. Murni kerja sebagai bupati," ucapnya, Selasa (3/3/2020).

Tapi, lanjut Anis, bila akan menggunakan haknya untuk kampanye yang menurut jadwal KPU dimulai Juli-September 2020, maka calon petahana harus mengajukan surat cuti ke KPU.
"Ini jika akan menggunakan haknya untuk kampanye," ujar dia.

Peraturan terkait cuti di masa kampanye ini memang terbilang ramai diperdebatkan. Khususnya bagi calon petahana yang bisa tak mengambil cuti dari jabatannya di masa kampanye. Pasalnya, dengan kewenangannya, calon petahana bisa tetap bermanuver saat masa kampanye tanpa harus meninggalkan jabatannya.

Hal ini, kata Anis, kalaupun terjadi, pihak Bawaslu yang akan memberikan semprotannya atas pelanggaran yang bisa terjadi padabmasa kampanye oleh calon petahana. "Itu nanti ranah Bawaslu yang akan memberikan sanksi, tergantung pelanggaran yang dilakukan," tandasnya.

Terpisah, sejak awal Sanusi pun menegaskan bahwa dirinya siap diawasi siapa pun dalam menjalankan amanahnya sebagai bupati maupun calon bupati di Pilkada 2020 nanti. "Saya memaklumi dengan posisi saya itu. Tidak ada masalah. Saya siap diawasi. Sebagai bupati, saya menjalankan tupoksi sesuai aturan dan tak melanggar hukum. Pun terkait pencalonan saya sebagai calon bupati," ucapnya beberapa waktu lalu.

Sanusi juga menegaskan akan mengikuti seluruh aturan yang ada. Baik dalam kaitannya sebagai bupati malang maupun sebagai calon bupati.