Petugas PDAM Kota Malang saat tengah melakukan perbaikan pipa bocor di kawasa Perumahan Joyogrand, Kamis (14/10) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Petugas PDAM Kota Malang saat tengah melakukan perbaikan pipa bocor di kawasa Perumahan Joyogrand, Kamis (14/10) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Di tengah krisis air bersih yang dialami sebagian warga Kota Malang, Perumda Tugu Tirta (dulu PDAM Kota Malang) masih harus berpikir soal mencari untung.

Sebagai perusahaan daerah plat merah, pemerintah setempat menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 99 miliar dari pemberian layanan air bersih. 

Menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur membuat tingkat kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 6.200 jiwa per kilometer persegi dengan total penduduk lebih dari 1 juta jiwa, termasuk pendatang. Semuanya membutuhkan air bersih.

Kebutuhan air bersih warga, sebagian besar dipenuhi oleh Perumda Tugu Tirta. Meskipun juga ada penduduk yang memanfaatkan air sumur maupun Hippam. 

Artinya, jika perusahaan plat merah itu mengalami gangguan layanan akan berdampak besar pada pelanggannya. 

Soal penanganan krisis air bersih pun belum sepenuhnya dapat diatasi oleh Perumda Tugu Tirta. 

Perusahaan yang baru berganti nama pada Desember 2019 itu mendapat uluran tangan dari daerah-daerah sekitar. 

Tepatnya ada 11 tangki bantuan air bersih dari Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Ponorogo, Mojokerto, Banyuwangi, Ngawi, Tulungagung, Magetan dan Situbondo. 

Kinerja tersebut tentu membuat target PAD dari layanan air bersih sebesar Rp 99 miliar pada 2023 mendatang terkesan di awang-awang. 

Dalam lima tahun, Perumda Tugu Tirta dituntut meningkatkan pendapatan hingga tiga kali lipat. Sebab pada 2018, pendapatan PDAM Kota Malang mencapai Rp 33 miliar.

Per 1 Desember 2019 lalu, setidaknya ada 168.261 pelanggan yang menggunakan jasa layanan PDAM. 

Luas wilayah layanannya mencakup 80 persen dari luas wilayah Kota Malang, yakni kurang lebih 110 kilometer persegi (km2) area layanan. 

Mereka mengklaim telah melayani 96,59 persen penduduk Kota Malang, dengan angka cakupan layanan 869,561 jiwa.

Berdasarkan data di website resmi Perumda Tugu Tirta, dalam kurun empat tahun terakhir, angka kehilangan air Kota Malang terus menurun. 

Pada 2016 angka kehilangan air mencapai 19,56 persen, hingga 2019 angka itu turun menjadi 16,03 persen dari keseluruhan sumber daya yang ada.

Selain masalah peningkatan pendapatan, beberapa hal juga disorot dalam kinerja Perumda Tugu Tirta. 

Di antaranya soal kesehatan organisasi yang meliputi aspek keuangan, layanan, operasional dan sumber daya manusia (SDM). 

Juga terkait kualitas layanan, kontribusi terhadap PAD, penyelesaian konflik sumber daya air, alternatif baru sumber mata air atau air olahan, serta pengembangan bisnis lainnya.

Persoalan-persoalan tersebut sempat dibahas dalam Lelang Kinerja Pemkot Malang.

Bahkan, pemkot menargetkan penambahan setidaknya tiga tambahan bisnis yang akan dibuka pada 2020 ini. 

Solusi jangka pendek, Perumda Tugu Tirta melakukan droping air pada kawasan-kawasan terdampak. Ada 20 tangki yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih 23 ribu warga.

Namun untuk solusi jangka panjang, tampaknya Pemkot Malang masih kewalahan. Opsi yang disampaikan pada publik adalah rencana pengajuan bantuan pada pemerintah pusat.

Alih-alih secara mandiri melakukan perbaikan di luar perbaikan sementara. 

Hasil pertemuan Pemkot Malang dengan Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Dirjen sumber Daya Air Kementerian PUPR di Kantor PDAM Kota Malang, telah disepakati rakor lanjutan dengan Menteri PUPR. 

Rakor ini dilakukan untuk membahas dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 35 miliar dalam perbaikan pipa.

Kondisi layanan yang tak kunjung membaik ini seolah bertolak belakang dengan prestasi yang ditorehkan Perumda Tugu Tirta. 

Saat masih bernama PDAM Kota Malang, pada 2018 perusahaan tersebut menjadi Top PDAM dan Top BUMD dari Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan pun seperti tak putus dari pusat selama beberapa tahun belakangan. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, yang telah memberikan bantuan kepada PDAM Kota Malang berupa berbagai fasilitas seperti : Fasilitas SPAM 100-0-100, Instrumentasi SPAM, IOT ( Internet of think) SPAM, DRC Server dan Aplikasi SCADA. 

Anggaran pusat juga digunakan untuk membangun Total Water Utility Integrated Network (TWUIN) Command Center pada 2019. 

Pusat monitoring layanan itu mengintegrasikan SPAM (sistem informasi dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum) dengan SCADA (supervisory control and data acquisition). 

SCADA PDAM Kota Malang mulai dibangun dan dikembangkan sejak tahun 2016 menggunakan aplikasi Yokogawa fasttools yang merupakan bantuan dari SATKER Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Timur Direktorat Jendral Cipta Karya Kemen PUPR. 

Beberapa peralatan control di sistem produksi dan distribusi yang sudah dipasang bertahap sejak tahun 2010 yang juga sebagian besar bantuan dari SATKER Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Timur.

Kucuran bantuan itu diharapkan dapat mendukung kelancaran kinerja PDAM dalam peningkatan kualitas layanan dasar akses air minum sebagai bentuk pelayanan prima bagi masyarakat Kota Malang. Namun nyatanya, krisis air bersih masih terjadi.