Petani saat menata hasil panennya di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)
Petani saat menata hasil panennya di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji. (Foto: Irsya Richa/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Hearing bakal dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Batu dengan Dinas Pertanian Kota Batu. Hal itu dilakukan untuk melindungi produk pertanian di Kota Batu.

Perlindungan produk pertanian itu mulai dari harga, membatasi produk impor, dan sebagainya. Karena itu perlindungan petani harus segera dilakukan lewat regulasi atau kebijakan peraturan daerah (perda), peraturan wali kota (perwali), atau peraturan lainnya.

“Perlindungan produk pertanian ini sangat penting, melihat persaingan produk lokal dan impor berimbas pada petani di Kota Batu. Sehingga perlu ada perda, perwali, atau yang lainnya,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Deddy Irfan Alwani.

Ia menambahkan, anjloknya hasil panen hingga merugi itu salah satu faktornya lantaran produk impor. Sehingga perlu ada aturan pembatasan impor hortikultura.

Selain itu kebijakan tidak hanya membatasi semua sayuran impor dan buah impor. Dengan pembatasan produk holtikultura dari luar, produk petani Kota Batu harus memenuhi kuantitas dan kualitas bagus.

Nantinya dengan perda atau perwali nantinya juga harus memberikan solusi dalam pemasarannya. Contohnya pemerintah mendorong pengusaha wisata dan hotel menyerap hasil pertanian warga Kota Batu.

“Beberapa komoditi yang bakal diutamakan yaitu apel dan bawang putih. Apel merupakan ikon Kota Batu yang sekarang mulai tergerus dan bawang putih selama ini impor,” tutupnya.