MALANGTIMES - Posyandu Disabilitas sebagai bentuk aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat disabilitas ini diklaim yang pertama kali terbentuk di Indonesia. 

Posyandu ini dibentuk pada 12 November 2019 yang digagas oleh beberapa elemen instansi dan masyarakat yang diuatarakan oleh Kertaning Tyas. "Ketika itu ada Lingkar Sosial, Komunitas Bedali, kemudian RSJ. Lawang, Puskesmas Lawang, Dinas Sosial, dan Dinas PMD," katanya.

Kelahiran itu karena pada awalnya Lingkar Sosial dan Desa Bedali memiliki komitmen bersama, Desa Bedali inklusif disabilitas.

Program pertama yang dibentuk adalah Posyandu Disabilitas, "Program tersebut merupakan hasil dari musyawarah desa pada tanggal 22 november 2019," ujar Kertaning Tyas atau yang akrab disapa dengan panggilan Pak Ken. 

Menurut penjelasan Ken masyarakat penyandang disabilitas sudah terdata. "Difabel yang terdata di posyandu sekarang sudah 90 orang, 46 di antaranya ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). Tuna daksa yang paling banyak, ada tuna rungu juga. Tuna netra kita belum menemukan. Itu semua warga Desa Bedali," bebernya.

Di dunia kesehatan, Posyandu dan Puskesmas belum ada yang secara khusus memberikan pelayanan untuk difabel. "Tetapi baik posyandu maupun puskesmas itu belum ada yang secara khusus memberikan layanan bagi difabel. Sementara penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus berdasarkan ragam disabilitasnya. Tapi untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu memerlukan terapi-terapi," ungkapnya. 

Ken mencontohkan, anak lahir dengan tangan yang kelainan. "Itu dengan fisioterapi bisa diperbaiki. Itu kalau dibawa ke posyandu atau puskesmas tidak ngatasi mas. Itu harus ke rumah sakit. Sementara tidak semua terapi-terapi itu dicover oleh asuransi dan itu berbayar mahal. Sekali terapi bisa membayar Rp 200 hingga Rp 300 ribu. Sementara juga difabel itu dari masyarakat tidak mampu," bebernya. 

Posyandu Disabilitas ini bebas biaya karena berbasis kerja swadaya. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. "Di posyandu kami ada fisioterapi untuk tuna daksa, terapi wicara untuk orang dengan hambatan pendengaran. Kemudian ada konseling untuk memecahkan masalah persoalan disabilitas, kemudian parenting pola asuh anak disabilitas. Posyandu menurut regulasinya adalah upaya kesehatan berbasis swadaya masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat didampingi oleh petugas kesehatan. Jadi semuanya adalah swadaya. Swadaya dari masyarakat dan stakeholder yang mendukung," pungkasnya.

Ken juga menjelaskan bantuan yang diberikan oleh beberapa elemen instansi dan masyarakat. "Masyarakat menyediakan tenaga relawan, kemudian pemerintah desa itu tempat dan konsumsi, kemudian puskesmas menyediakan tenaga medis, RSJ Lawang menyediakan terapi-terapi. Kemudian kita juga bekerjasama dengan BMH Malang untuk pelatihan pasca rehabilitasi," tutupnya.

Harapannya gerakan posyandu disabilitas ini dapat menyebar ke seluruh Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Malang. Karena gerakan seperti ini merupakan aksi nyata yang tidak hanya berbicara tetapi ada bukti nyatanya.