Ilustrasi pemblokiran internet. (Foto istimewa)
Ilustrasi pemblokiran internet. (Foto istimewa)

MALANGTIMES - Meski menuai pro kontra, dalam konteks kehidupan bernegara, pemblokiran terhadap konten internet memang boleh dilakukan oleh negara.

Pemerintah sudah mempunyai dasar hukum atas kewenangan memblokir situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, seperti situs porno, situs perjudian, situs yang mengandung unsur SARA, dan lainnya.

Namun demikian, dalam pembatasannya, harus tunduk pada kaidah dan prinsip pembatasan sebagaimana diatur oleh konstitusi maupun hak asasi manusia.

Pakar Komunikasi dari Universitas Brawijaya (UB) Rachmat Kriyantono SSos MSi PhD menegaskan, satu hal yang penting dalam melakukan pemblokiran yakni tetap harus melalui mekanisme uji publik.

"Kenapa perlu uji publik? Minimal alasan-alasan pemblokiran itu disampaikan. Kenapa ini diblokir, kenapa ini tidak, sehingga tidak memunculkan isu-isu baru lagi," jelasnya.

Lantas, apakah hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Rachmat tidak melihatnya.

"Ini yang saya belum melihat, semangat transparansi akuntabel yang dilaksanakan dengan penuh di pemerintahan," tegas.

Jadi, lanjutnya, ketika pemerintah melakukan pemblokiran, harusnya serta merta disampaikan. Alasannya, lantaran kontennya terkait dengan hajat hidup masyarakat.

Apakah selama ini pemerintah sudah melakukannya? "Yang saya tahu, biasanya Kominfo hanya menyampaikan rilis ke media," ungkapnya.

Pemblokiran sendiri tetap bisa dilakukan. Alasannya, karena sudah jelas payung hukumnya.

"Saya kira pemblokiran tetap bisa dilakukan. Alasannya 1, secara hukum itu sudah jelas payung hukumnya, undang-undang ITE, kemudian Undang-undang Dasar 45 pasal 28 yang terakhir," bebernya.

"Kita boleh bebas, tapi kebebasan kita itu tetap terbatas," imbuhnya.

Namun, sekali lagi, pemblokiran harus tetap melalui mekanisme uji publik.

Rachmat menambahkan perlunya transparansi ini juga sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14/2008. Karena pemblokiran itu bisa masuk kategori informasi berkala, jika dianggap sebagai kegiatan rutin badan publik atau informasi serta merta jika dianggap terkait kemaslahatan masyarakat banyak.