Wali Kota Malang Sutiaji saat menerima penghargaan Top 30 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji saat menerima penghargaan Top 30 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pemerintah Kota Malang kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Kota Pendidikan ini meraih penghargaan di bidang pengaduan publik. Tepatnya, sebagai Top 30 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Penghargaan diterima langsung Wali Kota Malang Sutiaji dalam Malam Penyerahan Penghargaan Top Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Le Meredien Hotel Jakarta pada hari Senin (9/12/2019) malam.

Melalui keterangan tertulisnya, Sutiaji menyampaikan, Kota Malang saat ini memiliki aplikasi bernama Sambat Rene Ker yang telah terintegrasi dengan aplikasi LAPOR milik Kemenpan RB. Sehingga, ke depan akan memudahkan Pemkot Malang untuk membuat kebijakan bagi masyarakat.

"Kota Malang akan terus melakukan perbaikan demi menuju Malang sebagai Smart City," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam laporannya mengatakan, tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Saya harapkan ke depannya dapat ditingkatkan serta kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah yang lain untuk terus meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya secara berkelanjutan," terang Diah.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, diharapkan ke depan akan lahir top pengelolaan pengaduan pelayanan publik walau tidak melalui kompetisi ini. Ia juga mengajak agar instansi tidak malu untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik.

Selain penghargaan dalam bidang aduan publik, penghargaan juga diberikan kepada 20 instansi dan 7 UPP yang masuk ke dalam tahap presentasi dan wawancara. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Deputi bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani.

Selanjutnya Acting Mission Director USAID Betty Chung, Chief of Party USAID CEGAH Juhani Grossman, Program Manager Office of Democracy, Rights and Governance USAID Diah Januarti, Menteri PANRB Periode 2011-2014 Azwar Abubakar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur D.I Yogyakarta Paku Alam X.

Kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widyawati, serta para penerima penghargaan.

Penghargaan ini diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespon pengaduan publik. Ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan, mulai komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung hingga kompetensi SDM-nya.