Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (2 dari kiri) bersama Bupati Malang Sanusi dalam kesepakatan usulan ranperda 2020 (Nana)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto (2 dari kiri) bersama Bupati Malang Sanusi dalam kesepakatan usulan ranperda 2020 (Nana)

MALANGTIMES - Pembahasan peraturan daerah (Perda) untuk tahun 2020 di Kabupaten Malang antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan DPRD berjalan lancar. Walaupun ada "sisipan imbauan" yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Yakni, terkait implementasi perda yang telah disahkan di tahun lalu oleh OPD Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial

Apakah telah berjalan maksimal sesuai aturan yang dimuat dalam Perda tersebut ataukah hanya jadi macan kertas saja. Atau adakah persoalan-persoalan dalam mengimplementasikannya di tataran lapangan.

Pasalnya, menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto cukup banyak perda yang telah dibuat dan disahkan selama ini. "Banyak perda yang telah dihasilkan selama ini. Kita tak berharap berbagai perda yang ada itu menumpuk tapi tak efektif," ucapnya menyikapi usulan Pemkab Malang terkait rencana perda di tahun 2020 dengan jumlah 12.

Terutama, lanjut Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang, di tengah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meluncurkan pemangkasan berbagai aturan yang tak efektif, tumpang tindih dan membuatnya menjadi lemah di tataran praktis.

"Presiden kita mencanangkan pemangkasan regulasi dengan progam Omnibus Law-nya. Jadi harapan kami ke depannya kita bisa juga merujuk program nasional itu," ujarnya.

Bertolak dari pandangan itulah, Didik Gatot meminta seluruh OPD Kabupaten Malang untuk melakukan tinjauan dan evaluasi atas berbagai perda yang ada dan berlaku sampai saat ini. Pun, terkait usulan Pemkab Malang atas ranperda tahun 2020 datang yang telah disepakati bersama.

Khususnya pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang maupun OPD yang melahirkan usulan-usulan ranperda maupun perda yang masih berlaku.

"Kita minta pada bagian hukum dan OPD yang telah melahirkan perda untuk lakukan evaluasi dan kajian. Bila dianggap urgen segera ditindaklanjuti. Misalnya untuk form terkait Perbup untuk segera dipersiapkan terkait ranperda yang diajukan," ucap Didik Gatot.

Seperti diketahui, dari laman JDIH Kabupaten Malang, selama lima tahun berjalan (2015-2019) terdapat 43 perda yang masih berlaku. Baik yang sifatnya reguler seperti perda APBD dan perubahannya sampai dengan beberapa aturan yang secara langsung terkait erat dengan hajat hidup masyarakat Kabupaten Malang.

Total perda yang masih berlaku itu diharapkan untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Sehingga harapan besar dari pemerintah pusat pun bisa diikuti oleh Pemkab Malang. Sehingga kuantitas aturan daerah tak terkesan gemuk  tapi tak berjalan dan merubah kondisi yang dimaktubkan dalam berbagai pasal di dalamnya.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Pasalnya, dengan adanya ajuan 12 ranperda di tahun 2020, akan semakin menambah banyaknya aturan daerah di Kabupaten Malang. Satu sisi ini membutuhkan kerja keras eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikannya dengan durasi waktu 12 bulan di tengah adanya Pilkada serentak juga.

Sisi lain, tentunya diperlukan kejelian dan kecermatan para tim terkait efektifitas perda itu. Apakah benar-benar akan bermanfaat dan bisa diterapkan ataukah hanya menjadi hiasan dan macan kertas saja.

Terpisah, Bupati Malang Sanusi menyampaikan, bahwa usulan ranperda 2020 telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan saat ini. Khususnya terkait tata ruang dan wilayah yang memang mengalami perubahan besar-besaran dengan berbagai proyek nasional saat ini dan ke depannya. 

Misalnya, jalan tol Malang-Pandaan, rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Singosari, tol Malang-Kepanjen, sampai dengan mewujudkan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten sesungguhnya.

"Karena itu usulan ranperda kita juga disepakati oleh DPRD. Karena memang kita butuh payung hukum itu untuk menghadapi pertumbuhan pesat pembangunan di Kabupaten Malang," ucap Sanusi yang juga mengatakan akan segera menginstruksikan tim Pemkab Malang terkait apa yang diminta oleh DPRD.