Suasana Rapat Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Majapahit, Surabaya (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Suasana Rapat Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Majapahit, Surabaya (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Persoalan kampanye bagi calon legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu masih menjadi catatan khusus oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Apalagi, dari jangka penentuan masa kampanye pelanggaran caleg dalam melaksanakan kampanye baik di media massa maupun dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Lantaran dilakukan di luar jadwal yang ditentukan.

Kordiv Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengatakan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang untuk mengalihkan iklan kampanye cukup melalui media massa saja. Hal tersebut, dinilai lebih efektif dan efisien daripada pemasangan APK seperti bentuk baliho, banner, dan jenis lainnya.

"Efektivitas khususnya berkaitan dengan hal pemberitaan, kemudian KPU yang membatasi iklan kampanye 21 hari dan lainnya. Tentu konsep kampanye menjadi kewenangan KPU bagaimana metodenya dan lain-lain. Namun, kita memihak dan punya kepentingan sama, punya hak juga dan dapat mengusulkan bagaimana kalau lebih banyak iklannya saja dari pada pemasangan APK," ungkapnya, dalam Rapat Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Majapahit, Surabaya.

Usulan tersebut, mengingat dari hasil evaluasi Pemilu 2019 beberapa kabupaten/ kota di Jatim ditemukan perkara pidana dari pemanfaatan APK untuk keperluan lain milik seorang caleg, lantaran ketidaktahuan dari masyarakat.

Ia mencontohkan, seperti di Malang dan Mojokerto yang masyarakatnya memanfaatkan baliho caleg untuk penutup hajatan dan penutup kandang ayam. Kemudian pemilik baliho tidak terima lantas melaporkan ke pihak berwajib hingga berujung perkara pidana.

"Bawaslu menilai, untuk meminimalisir kasus hukum, iklan kampanye media massa yang kami pandang paling efisien dan efektif. Semakin banyak iklan masuk ke media massa, pengawasannya akan lebih mudah," imbuhnya.

Apalagi saat ini sudah masuk ke era digitalisasi. Sehingga calon kepala daerah bisa memanfaatkan semua media massa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers saat tahapan kampanye bupati dan wakil bupati pada 2020 mendatang.

"Kita sudah masuk era digitalisasi, sangat mudah masyarakat untuk mengaksesnnya. Namun, harus dalam media massa yang sudah masik dalam Dewan Pers. Karena kalau media sosial seperti twitter, facebook, instagram juga masih relatif ada ditemukan pelanggaran," pungkasnya.