Sosialisasi anti korupsi Peserta sosialisasi perpajakan daerah yang digelar Pemkab Banyuwangi bersama KPK di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi
Sosialisasi anti korupsi Peserta sosialisasi perpajakan daerah yang digelar Pemkab Banyuwangi bersama KPK di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi

MALANGTIMES - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan terus menekankan upaya optimalisasi pajak daerah. Dia menilai, berbagai jenis pajak daerah yang dipungut melalui jasa/usaha masih rawan dijadikan ladang korupsi. 

Basaria menegaskan, pemantauan dan supervisi pengoptimalan pajak daerah juga merupakan salah satu kerja pencegahan korupsi dari KPK. Hal itu disampaikan saat dia hadir dalam kegiatan sosialisasi anti korupsi perpajakan daerah oleh Pemkab Banyuwangi. Acara yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Senin (2/12/19) kemarin diikuti sekitar 500 pengusaha setempat.

Para pengusaha tersebut juga merupakan wajib pajak (WP) dari berbagai jenis pajak daerah. Di antaranya pengusaha restoran, pengusaha hotel, pengusaha parkir dan pengusaha hiburan, dan lain-lain.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kedatangannya ke Banyuwangi ini dalam rangka kerja KPK untuk pencegahan korupsi lewat optimalisasi pendapatan daerah. “Optimalisasi pajak daerah juga merupakan salah satu kerja pencegahan korupsi dari KPK," ujarnya. 

Pihak KPK selama ini berupaya mendorong dan memberi semangat kepada wajib pajak untuk taat membayar pajaknya. "Kalau sudah diingatkan tidak dibayar juga, langkah berikutnya adalah penindakan hukum. Karena tidak bayar pajak juga merupakan tindakan korupsi atau melanggar hukum,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Basaria mengajak wajib pajak ikut mendukung pembangunan Banyuwangi dengan menunaikan kewajiban membayar pajak. Karena, menurut Basaria sudah sewajarnya pemkab mendapatkan dukungan dari warganya karena terbukti telah membawa kemajuan bagi daerah.

“Jujur saja, Banyuwangi sekarang telah banyak berubah. Jika dulu orang tidak pernah terpikir untuk datang ke Banyuwangi, sekarang justru orang sengaja datang untuk melihat apa yang ada di daerah ini. Tentu karena sekarang Banyuwangi sudah jadi tujuan wisata. Perubahan yang luar biasa. Sudah seharusnya wajib pajak membayar sesuai ketentuan karena sudah banyak mendapat manfaat," lanjut Basaria.

Basaria mencontohkan, salah satu pelanggaran hukum terkait pajak yang bisa masuk ke ranah penegakan hukum. "Kalau saya bermalam di hotel, saya kan bayar 10 persen pajaknya. Nah, duitnya kan saya titipkan di hotel, dan hotel wajib menyerahkan uang saya ke pemerintah. Kalau tidak diserahkan, berarti ini korupsi dan bisa masuk ranah penegak hukum. Yang menangani bisa polisi atau kejaksaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang telah mendukung upaya daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Anas berharap, informasi yang diberikan KPK kepada wajib pajak bisa memberikan dampak positif bagi PAD.

“Dengan bertemu KPK langsung, kami berharap para wajib pajak mendapatkan pencerahan untuk bersedia terlibat aktif membayar pajaknya. Karena pemkab sadar, pembangunan di daerah bisa berjalan dengan dukungan dari para wajib pajak,” kata Anas.

Menurutnya, selama ini pemkab sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Mulai membangun infrastruktur jalan, juga membuka akses daerah dengan pembangunan bandara untuk penerbangan. Pemkab pun menggelar puluhan event Banyuwangi Festival (B-fest) sebagai atraksi wisata setiap tahun, hingga pengembangan berbagai destinasi wisata baru.

“Semua itu akhirnya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah,” ujar Anas.

Data kunjungan wisatawan domestik ke Banyuwangi pada 2018 mencapai 5,2 juta orang meningkat hingga 960 persen dibandingkan 2010. Turis asing 127 ribu orang atau melonjak hingga 919 persen pada 2010. Hal ini juga linear dengan pendapatan per kapita rakyat yang meningkat menjadi Rp 48,75 juta atau melonjak 134 persen dari 2010 yang hanya Rp 20,86 juta.

Anas juga mengimbau agar semua wajib pajak terutama pengusaha restoran, mendukung Sistem Informasi Bersama Manajemen Pajak Banyuwangi (Si Bambang).

"Sistem ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Lewat sistem ini akan terpantau transaksi harian restoran. Saat ini ada 26 obyek pajak yang telah ter-inject sistem, dan yang terkoneksi ada 20 OP. Kami imbau agar semua bisa mendukung sistem ini," pungkasnya.