Nama Sri Untari semakin mengerucut sebagai cabup Malang dari PDI-Perjuangan di Pilkada 2020 dengan adanya mandat penuh kader banteng bermoncong putih Kabupaten Malang (Ist)
Nama Sri Untari semakin mengerucut sebagai cabup Malang dari PDI-Perjuangan di Pilkada 2020 dengan adanya mandat penuh kader banteng bermoncong putih Kabupaten Malang (Ist)

MALANGTIMES - Pertanyaan masyarakat terkait calon bupati (cabup) Malang di Pilkada 2020 dari kubu PDI Perjuangan, mulai terlihat. Walau samar-samar, dan belum resmi, nama Sri Untari Bisowarno semakin mengerucut di kalangan kader partai dengan lambang banteng moncong putih ini.

Sri Untari sendiri, saat ini aktif menjabat sebagai  Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PDI-Perjuangan. Perempuan yang juga merupakan sosok penggerak perkoperasian Jatim ini, mendapatkan mandat penuh dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang. 

Pihak DPC menilai, sosok Sri Untari mampu membawa kemenangan dalam kontestasi demokrasi 5 tahunan di Kabupaten Malang. "Kita semua, kader PDI Perjuangan Kabupaten Malang bersepakat memberikan mandat kepada Bu Sri Untari untuk maju menjadi cabup," kata Ketua DPC PDI-Perjuangan Didik Gatot Subroto, Minggu (1/12)1/2019).

Mandat penuh ini, bahkan akan segera ditindaklanjutinya dengan mengirimkan aspirasi itu ke DPP PDI-Perjuangan. "Ya, kami akan teruskan ke DPP. Sehingga mandat kami bisa jadi dasar pemberian rekomendasi penugasan kepada beliaunya untuk maju jadi cabup Malang," tegas Didik Gatot.

Mandat kepada Sri Untari ini tentunya membuat peta perebutan bacalon lainnya yang mendaftar di PDI Perjuangan Kabupaten Malang, semakin sempit. Atau bahkan bisa dipastikan, para balon harus rela untuk tersisih. Kalau pun masih bertahan, maka harus menggeser asanya dari cabup menjadi calon wakil bupati (wabup).

Ini pun bila PDI Perjuangan akan mengusung satu paket kadernya dalam Pilkada 2020 tanpa mengambil calon wabup dari unsur lain. Misalnya dari unsur partai politik (parpol) lain maupun sosok non parpol. 

Seperti Pilbup Malang tahun 2015 lalu, saat itu PDI Perjuangan mengusung satu paket kadernya yaitu Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi. 

Bila skenario ini yang dipakai oleh PDI-Perjuangan untuk mengobati luka kekalahannya di tahun 2015 lalu, maka, para bacalon yang telah daftar sejak beberapa bulan lalu di kandang banteng ini harus gigit jari. 

Pasalnya, mandat penuh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang telah mutlak dan wajib untuk mengusung kader internal partai sebagai cabup Malang tahun depan.

"Ini mandat dan kita bertekad untuk itu. Karena itu kita terus melakukan konsolidasi internal masif serta mensolidkan kekuatan struktural dalam menghadapi proses pilkada 2020," tegas Didik yang juga Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Walau sekali lagi belum ada rekomendasi dari DPP PDI-Perjuangan, pergerakan dukungan tersebut semakin mengerucut pada satu nama sebagai cabup Malang, yaitu Sri Untari. Sedangkan untuk calon Wabup Malang, Didik Gatot Subroto diprediksi akan menjadi tandem Sri Untari pada nantinya.

Hal ini jika memang PDI Perjuangan mengusung satu paket kadernya untuk menjadi cabup dan cawabup. Selain itu, nama Heri Sasongko yang juga diprediksi bisa menjadi calon Wabup Malang mendampingi Sri Untari.

Tapi melihat jejak pilbup 2015 lalu, PDI Perjuangan akan berat jika hanya mengusung kadernya dalam satu paket. Pasalnya, partai berbendera merah itu akan berhadapan secara langsung dengan parpol lainnya.

Apalagi, saat ini partai lain seperti PKB memiliki kursi yang sama dengan PDI Perjuangan di lembaga legislatif. Jika melakukan koalisi dengan parpol lain untuk menghadangnya, bisa membuat sejarah Pilbup 2015 terulang lagi.

Selain itu, PKB sedang berada dalam kondisi percaya diri setelah mampu meraih 12 kursi di Pileg 2019 lalu. Serta memiliki beberapa kandidat kuat untuk maju, baik Ali Ahmad hingga Sanusi. 

Ada juga kader Nahdlatul Ulama (NU) yang sempat melamar ke PDI Perjuangan dan dipredikai terlempar. Yakni Ketua PCNU Kabupaten Malang Umar Usman sekaligus Rektor Unira Hasan Abadi.

Opsi yang bisa dipilih untuk meminimalkan potensi kekalahan bagi PDI Perjuangan, adalah koalisi dengan parpol lainnya. Walau pun skenario ini cukup sulit dilakukan, bila PDI Perjuangan tetap mengincar posisi cabup. 

Juga apabila parpol lain, misal PKB juga tak mau menerima posisi kedua sebagai cawabup jika bergabung menjadi koalisi merah-hijau. 

Kondisi itu akan kembali membuat PDI Perjuangan kembali seperti di Pilbup 2015. Saat itu, mereka harus bertarung melawan koalisi parpol lainnya, yaitu PKB, Golkar, NasDem, Gerindra dan Demokrat. 

Meski tidak menutup kemungkinan, PKB dan PDI-Perjuangan yang secara aturan bisa mengusung kadernya satu paket, mempergunakan hak itu di Pilkada 2020 datang. Sehingga, mereka akan mengusung kader partainya satu paket, nantinya.

Abdul Musawir Yahya, dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Jawa Timur (PGK JT) pernah menyampaikan, bila melihat harapan masyarakat terhadap calon pimpinannya dalam beberapa pemilu lalu, ada sikap skeptis terhadap parpol.

"Sehingga masyarakat tak lagi melihat parpol dalam memilih calon pemimpinnya, tapi sosok yang diusung parpol itu sendiri," ujarnya.

Harapan ini yang membuka kans juga bagi para bacalon bupati yang mendaftar di berbagai parpol di Kabupaten Malang. Tak terkecuali di tubuh banteng moncong putih. 

Beberapa sosok seperti Didik Budi Muljono Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Umar Usman, Hasan Abadi dan lainnya, masih memiliki peluang untuk diusung. Walau pun, dimungkinkan mereka akan disimpan di urutan nomor dua atau sebagai calon wakil dari kader partai.

Yang pasti, dengan adanya mandat penuh DPC PDI-Perjuangan ke Sri Untari, maka para Bacalon bupati yang daftar sejak beberapa bulan lalu, memang harus mempersiapkan diri. Bersiap bila hanya direkom untuk jadi orang kedua, atau memilih parpol lain dan jalur independen bila ingin tetap berkontestasi di pilkada 2020 datang.

Sri Untari pun, belum berani menjamin siapa yang akan mendapat respon dari DPP. Walau ada mandat dari DPC PDI-Perjuangan untuk dirinya maju sebagai cabup Malang.

"Tunggu rekom DPP di bulan Januari saat hari jadi partai. Saya tak ingin berspekulasi. Hal terpenting bukan siapa yang dapat rekom, tapi kesolidan intern partai menghadapi Pilkada 2020," ucapnya.