Wali Kota Malang Sutiaji (berdiri) saat menghadiri Dialog Publik Satu Tahun Pemerintahan Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (berdiri) saat menghadiri Dialog Publik Satu Tahun Pemerintahan Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Proses pembenahan Jembatan Muharto yang mengalami kerusakan lumayan parah menjadi perhatian hingga hari ini. Eksekutif dan legislatif pun memiliki perbedaan pendapat terkait penanganan Jembatan Muharto.

Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, pemeliharaan Jembatan Muharto dilakukan akhir tahun 2019 ini. Rencananya, perbaikan sementara itu akan menggunakan dana insidentil sebesar Rp 1,5 miliar. 

Anggaran itu dipergunakan untuk membelanjakan penyangga jembatan yang ditargetkan terpasang akhir tahun ini. "Dan anggaran yang digunakan tersebut bukan anggaran insidentil 2020, melainkan anggaran tak terduga di 2019," katanya saat hadir dalam dialog publik Satu Tahun Pemerintahan Kota Malang yang digelar di Hotel Pelangi, Senin (18/11/2019).

Dia menjelaskan, penggunaan anggaran insidentil 2019 menjadi pilihan lantaran Jembatan Muharto belum dianggarkan di 2020. Selain itu, Pemkot Malang tidak memiliki kewenangan  menggeser anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2020.

"Anggaran tidak bisa langsung diubah secara tiba-tiba. Karena aturan dalam regulasi jelas. Jika kita tetap maka akan melanggar aturan dan saya nggak mau teman-teman Perangkat Daerah (PD) jadi korban," tegas dia.

Pemasangan penyangga itu, menurutnya dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim forensik Universitas Brawijaya (UB) Malang. Dengan pemasangan penyangga, maka jembatan masih dapat dimanfaatkan untuk arus lalu lintas sehari-hari.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersikukuh untuk melakukan pembangunan secara total Jembatan Muharto. Salah satunya adalah menggeser anggaran Malang Creative Centre (MCC). Usulan itu akan disampaikan saat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"Prioritas utama kami saat ini adalah pembangunan Jembatan Muharto," papar dia.

Made menyebut, pembangunan Jembatan Muharto dilakukan lantaran kondisinya sangat mendesak. Selain itu dia menilai jika hanya dilakukan pemasangan penyangga, maka sifatnya hanya sementara.

"Anggaran untuk penyangga ini besar dan sifatnya hanya sementara. Kalau bisa dibangun langsung ya sekalian saja," tegasnya.

Made menyebutkan jika pembenahan Jembatan Muharto tersebut sudah beberapa kali didiskusikan. Di mana Pemkot Malang menghendaki untuk dibangun penyangga terlebih dulu. Sebab Jembatan Muharto belum masuk penganggaran dalam APBD 2020.

Selain itu, alasan lain yang menjadikan Pemkot Malang mengusulkan agar dipasang penyangga terlebih dahulu adalah, dikarenakan pada 2020 akan dibangun Jembatan Kedungkandang. Ke tika dua Jembatan tersebut dibangun secara bersamaan, maka akan memunculkan kemacetan yang lebih parah. Sebab keduanya berada di kawasan yang saling berdekatan.

"Itu adalah pendapat Pak Wali, maka kami terus mendorong untuk sekiranya lakukan pembangunan skala prioritas. Kira-kira mana yang lebih urgent, Jembatan Kedungkandang atau Muharto," papar Made.