Kajari Kota Malang, Andi Dharmawangsa (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kajari Kota Malang, Andi Dharmawangsa (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Berkaca pada kasus perjanjian kerjasama Pemkot dengan pihak pengelola aset gedung yang digunakan Ramayana, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, bakal memberikan saran kepada pihak Pemkot Malang, agar dalam melakukan perjanjian selalu melibatkan pihak terkait.

Pihak terkait tersebut seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun dari pihak Kejari Kota Malang yang bisa memberikan pendapat atau legal opinion perihal perjanjian agar lebih mantap dan menguntungkan bagi pendapatan Pemkot Malang.

"Nah di sini perjanjian (perjanjian sebelumnya, red) kan tidak menguntungkan. Makanya nanti kami sarankan pihak Pemda jika nantinya membuat perjanjian baru lagi melibatkan pihak terkait seperti BPK ataupun Kejaksaan," paparnya.

Maka dari itu, nantinya diharapkan Pemkot membentuk badan usaha daerah untuk bekerjasama dengan mitra lain agar dalam kerjasama perjanjian bisa mendapatkan penghasilan yang menguntungkan Pemkot.

"Jangan seperti yang dulu-dulu, hanya sekedar Rp 60 juta kan miris sekali, coba bayangkan apa nggak rugi pemerintah, itu kan aset besar," ungkapnya.

Sementara itu, terhadap perjanjian sebelumnya, dimana pihak PT hingga saat ini kabur dan tak diketahui keberadaannya, Kejari Kota Malang terus mendalami bagaimana isi perjanjian bisa lahir antara pihak Pemkot dan pengelola dengan kontribusi hanya Rp 60 juta dalam setahun tersebut.

"Kami dalami bagaimana lahirnya ini (perjanjian sebelumnya, red), karena pihak-pihak nggak muncul lagi. Pertama, perjanjian Pemda dengan perusahaan yang nggak jelas, ini ada perjanjian berikutnya juga nggak jelas. Makanya kami dalami materi apa sebenarnya isi perjanjiannya," pungkasnya.